Menteri Rini Soal Super Holding: Kementerian BUMN Akan Hilang
Merdeka.com - Calon presiden (capres) nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi), menyatakan akan membangun super holding sehingga menciptakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kelas dunia. Super holding merupakan induk dari holding-holding yang tengah dibentuk saat ini.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, jumlah BUMN yang saat ini 143 perusahaan akan disederhanakan dengan dikelompokkan menjadi holding subsektor BUMN. Seperti saat ini, sudah terbentuk salah satunya holding industri pertambangan.
"Ya kementerian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada super holding. Nanti akan seperti Temasek dan Khasanah," kata Rini di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (15/4).
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kapan Kementerian BUMN resmi dibentuk? Pada 2001, organisasi tersebut berubah menjadi Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.
-
Apa itu Perseroan Terbatas? Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha atau unit yang telah berlandaskan hukum.
Secara pengawasan, meski Kementerian BUMN akan hilang, namun pemerintah tetap menjadi pemegang saham. Bahkan, pengawasan dan pertanggungjawaban langsung kepada Presiden.
"Jadi nanti kalau super holding juga langsung ke Presiden. Cuma bentuknya itu bukan bentuk seperti birokrasi, bentuknya bukan kementerian. Yang diharapkan bapak Presiden itu kan betul-betul bahwa BUMN dikelola secara profesional. Jadi, yang mengawasi harus orang-orang profesional, bukan orang-orang birokrasi," tambah Rini.
Sebelumnya, dalam debat capres kelima, Sabtu (13/4) lalu, Jokowi menuturkan, holding yang tengah dibangun berkaitan dengan konstruksi, migas, dan berkaitan dengan pertanian, perkebunan serta perdagangan.
"Saya kira ke depan kita akan membangun holding-holding BUMN baik holding yang berkaitan dengan konstruksi, karya berkaitan dengan migas. Holding berkaitan dengan pertanian, perkebunan, berkaitan dengan perdagangan lainnya. Akan ada holding di atasnya ada super holding," ujar dia saat debat kelima pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta.
Reporter: Ilyas Istianur Praditya
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini dilakukan sebagai bagian dari program restrukturasi BUMN, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN.
Baca SelengkapnyaSejak menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir melakukan berbagai pembenahan.
Baca SelengkapnyaErick berencana jumlah BUMN akan dipangkas, menyisakan 40 perusahaan saja di tahun ini.
Baca SelengkapnyaErick menyampaikan, penggabungan ketujuh perusahaan ini merupakan bentuk dari perbaikan tata kelola BUMN Karya.
Baca SelengkapnyaDari 47 BUMN setelah holdingisasi, ada 7 BUMN yang kurang sehat.
Baca SelengkapnyaBersih-bersih BUMN jadi salah satu langkah Erick Thohir mengefisienkan BUMN.
Baca SelengkapnyaPembubaran terhadap tujuh perusahaan BUMN tersebut lantaran secara bisnis sudah tidak mampu lagi bersaing.
Baca SelengkapnyaDari segi pendapatan, kata Erick, meningkat dari Rp1.930 triliun pada 2020 ke Rp2.933 triliun pada 2023.
Baca SelengkapnyaDewan Pertimbangan Timnas AMIN, Awalil Rizky menyebut Anies-Cak Imin justru bakal membenahi tata kelola BUMN
Baca SelengkapnyaErick Thohir Target Dividen BUMN 2024 Bisa Tembus Rp85 Triliun di 2024
Baca SelengkapnyaKementerian BUMN kaji opsi paling memungkinkan mendatangkan investor baru untuk perusahaan ini.
Baca SelengkapnyaBUMN yang dilebur ini tidak akan lagi adu tender jika terdapat satu proyek.
Baca Selengkapnya