OJK Masih Dalami Kejanggalan Laporan Keuangan Garuda Indonesia

Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku tengah mendalami laporan keuangan maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Saat ini, OJK telah mengumpulkan informasi secara lengkap untuk dapat meneliti lebih jauh terkait persoalan laporan manajemen Garuda tersebut.

"Kita masih pelajari, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Belum ada kesimpulannya," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen kepada wartawan di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (9/5).

Hoesen mengatakan, pihaknya juga telah bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menjadi penengah dalam kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia. Seluruh informasi yang berkaitan dengan perseroan, laporan keterbukaan di BEI, serta public expose akan dipelajari untuk mengetahui dengan jelas kondisi perseroan.

Hoesen mengatakan, penyelesaian akhir dari masalah tersebut bukan dengan proses audit ulang yang dilakukan oleh OJK. Menurutnya OJK dapat meminta pihak lain untuk melakukan audit.

"Fungsi OJK itu ada dua. Untuk yang prudensial dan non prudensial. Prudensial ya untuk semua pihak yang mendapat izin dari OJK. Tapi, kalau non prudensial seperti izin usaha semacam Garuda, itu dia diperlakukan sebagai emiten," ujarnya.

Seperti diberitakan, laporan ini menjadi janggal lantaran kontrak kerja sama antara Mahata dengan Garuda Indonesia selama 15 tahun senilai USD 241 juta dibukukan sebagai pendapatan Garuda dalam laporan keuangan 2018. Padahal manajemen Garuda sendiri belum menerima pembayaran dari Mahata, sehingga berujung pada penolakan terhadap dua komisarisnya.

Sementara itu, ditemui di tempat yang sama Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Mardiasmo, mengatakan untuk mengatasi persoalan laporan Garuda, pihaknya akan mengundang Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk membahas masalah tersebut.

"Saya sebagai Ketua DPN IAI akan mengundang untuk rapat bersama Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Itu kan ada alurnya, baru kita mendalami transaksi secara detail," ujar Mardiasmo.

Mardiasmo yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan ini menambahkan, penanganan masalah yang tengah mencuat saat ini juga harus melibatkan kantor akuntan publik yang digunakan oleh perseroan. Sementara proses pembuatan dan audit laporan keuangan Garuda sendiri akan menjadi fokus DPN IAI.

Sebelumnya, Direktur Keuangan Garuda Indonesia, Fuad Rizal menuturkan, apa yang sudah dilakukan perusahaan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dia pun yakin piutang perseroan dapat diselesaikan oleh Garuda Indonesia ke depannya.

"Yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan PSAK. Piutang kita yakin bisa diselesaikan. Meski Mahata Group masih startup company, tapi mereka punya bisnis model yang bagus," terangnya di Tangerang, Rabu (8/5).