Pansaky raih izin operasi MLM produk kesehatan dari OJK

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Sejak Januari–September 2017, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan usaha 48 entitas. Dari penghentian kegiatan tersebut, terdapat satu entitas yang telah mendapatkan izin usaha yaitu PT Pansaky Berdikari Bersama/ 4Jovem.

Berdasarkan izin usaha yang dimiliki, kegiatan usahanya adalah melakukan penjualan langsung untuk produk Jovem Gluberry dan Green Shake. Perusahaan ini berbadan hukum dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan SK nomor AHU-2436923.AH.01.01.TAHUN 2015 pada 30 April 2015.

OJK malah menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin yang dilakukan oleh lima entitas. Penghentian lima entitas usaha ini telah dilakukan pada 19 September 2017.

Orang lain juga bertanya?

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing mengatakan penghentian kegiatan usaha tersebut dilakukan karena tidak adanya izin usaha produk yang ditawarkan. Selain itu, kegiatan penawaran investasi yang dilakukan berpotensi merugikan masyarakat karena imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal.

"Lima entitas tersebut adalah Koperasi Karya Putra Alam Semesta, Smart Banking Exchange/PT Solarcity Kapital Indonesia, PT Istana Bintang Universal, PT Papan Agung Solution, PT Global Ventura Pratama," ujarnya dikutip situs OJK, Senin (25/9).

Satgas Waspada Investasi telah melakukan pemanggilan terhadap lima entitas tersebut untuk menjelaskan legalitas dan kegiatan usahanya. Dari pemanggilan tersebut tiga entitas usaha hadir, sedangkan dua entitas lainnya tidak hadir.

"Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima," katanya.

Satgas Waspada Investasi secara berkesinambungan melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan tindakan represif berupa penghentian kegiatan usaha entitas yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan.

"Peran serta masyarakat sangat diperlukan, terutama untuk tidak menjadi peserta kegiatan entitas tersebut dan segera melaporkan apabila terdapat penawaran investasi yang tidak masuk akal," jelas Tongam.

(mdk/sau)