Pembatasan konsumsi BBM efektif saat terjadi kenaikan harga
Merdeka.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ditargetkan pada bulan Juni mendatang. Juni menjadi target pemerintah untuk penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP).
Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi setelah disetujuinya pengalokasian anggaran kompensasi kepada masyarakat dalam APBNP. "Juni sudah (dinaikkan). Direncanakan bulan Juni, APBN-P selesai, syukur sebelumnya," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (22/5).
Menurut Susilo, saat ini tengah dibahas rencana kenaikan harga BBM dalam APBN-P. Kenaikan BBM sendiri tidak ada masalah yurisdiksi.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Kenapa aturan baru BBM Subsidi dibuat? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
-
Apa yang baru dari aturan BBM Subsidi? Pemerintah segera merilis aturan baru mengenai penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan jenis BBM tertentu JBT Solar Subsidi.
-
Apa tujuan dari program pengalihan subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Kapan aturan baru BBM Subsidi mulai berlaku? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan pelaksanaan aturan ini berlaku mulai 1 Oktober 2024 setelah disosialisasikan pada September 2024.
"Begitu BBM dirubah harganya, masyarakat miskin langsung mendapat bantuan," imbuh dia.
Meski tak ada rencana pembatasan, lanjutnya, dengan diubah harganya pun secara otomatis sudah ada pembatasan kuota. Wacana pembatasan ini sebetulnya sudah lama disuarakan, namun tidak efektif lantaran banyak yang tidak patuh.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap pembahasan APBN-P 2013 bisa tuntas dalam waktu satu bulan ini. Secara khusus presiden meminta kerja sama DPR agar cepat melakukan pembahasan.
Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha mengaku, pembahasan baru akan dimulai setelah pembukaan masa sidang usai reses. "Draftnya belum disampaikan karena kita kan masih reses, mudah-mudahan sih bisa cepat selesai," ungkap Satya kepada merdeka.com.
Menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak bisa ditunda lagi. Meskipun diakuinya momentum kenaikan BBM sudah terlewat, yang terpenting bisa menyelamatkan keuangan negara.
"Momentum sudah diabaikan pemerintah sejak dulu. Sebaliknya, kalau kita tunda lagi, justru lebih tidak baik lagi," tegasnya.
Meskipun mendekati masa puasa, lebaran, dan tahun ajaran baru, dampak dari rencana kenaikan harga BBM diyakini masih bisa dikendalikan. "Yang paling penting mitigasi agar inflasi tidak melonjak," tambahnya. (mdk/bmo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selain pertimbangan mengurangi beban subsidi pada anggaran pemerintah, pembatasan dilakukan agar penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak bisa ditekan.
Baca SelengkapnyaPemerintah bakal terapkan aturan BBM bersubsidi pada 1 September 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.
Baca SelengkapnyaTujuan dari revisi Perpres 191 adalah untuk menghindari penyalahgunaan subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kelas bawah.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca SelengkapnyaBahlil mengatakan, kebijakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sudah hampir rampung. Dia pun meminta publik bersabar akan realisasinya.
Baca SelengkapnyaLuhut mengingatkan, defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.
Baca SelengkapnyaFokus utama pemerintah sekarang itu meningkatkan kualitas BBM subsidi.
Baca SelengkapnyaArifin mengatakan bahwa sebelum Juni 2024 akan dilakukan pembahasan mengenai perpres tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM.
Baca SelengkapnyaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, penyaluran BBM subsidi maupun khusus penugasan (JBKP).
Baca SelengkapnyaPemerintah di dalam nota keuangan di tahun-tahun sebelumnya juga telah mewacanakan agar penyaluran BBM bersubsidi langsung ke konsumen.
Baca Selengkapnya