Pemerintah Serius Batasi Penggunaan BBM Pertalite, Tiga Menteri Jokowi Mulai Rapatkan Barisan
Pemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM.
Menteri ESDM meminta pihak konsumen juga sadar atas masing-masing haknya. Dia tak ingin konsumen kelas Pertamax ke atas ikut-ikutan membeli Pertalite.
Pemerintah Serius Batasi Penggunaan BBM Pertalite, Tiga Menteri Jokowi Mulai Rapatkan Barisan
Pemerintah Serius Batasi Penggunaan BBM Pertalite, Tiga Menteri Jokowi Mulai Rapatkan Barisan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah membuka kemungkinan untuk benar-benar membatasi penjualan BBM bersubsidi seperti Pertalite. Wacana ini sempat digaungkan, namun belum betul-betul dilaksanakan secara masif oleh Pertamina.
Saat ini perlu dilakukan karena harga minyak mentah dunia kian meroket. Sehingga turut membuat beban subsidi dan kompensasi untuk produk energi semakin berat.
"Yang namanya bahan yang kena kompensasi dan subsidi, itu kan minyak tanah, LPG, Pertalite, Solar. Jadi semua bahan-bahan itu dari minyak mentah. Minyak mentahnya naik, korporasi dan BUMN enggak boleh rugi," ujar Arifin dalam sesi bincang-bincang di tengah kegiatan ICIOG 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center, Jumat (22/9).
Arifin lantas meminta pihak konsumen juga sadar atas masing-masing haknya. Dia tak ingin konsumen kelas Pertamax ke atas ikut-ikutan membeli Pertalite.
"Misalnya, yang sekarang kan belum diatur benar yang harus pakai Pertamax siapa sih, yang harus Pertalite siapa sih. Masa yang duitnya banyak boleh make Pertalite yang subsidi. Enggak fair dong," ucap Arifin Tasrif.
"Itu juga perlu kita lihat lagi, jenis apa sih. Kalau misalnya jenis kendaraannya mewah mau pakai Pertalite, jangan dong," kata Menteri ESDM, Arifin Tasrif.
Menyikapi hal tersebut, pemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM sesuai kriteria kendaraannya.
"Kita mau bahas lagi sama Bu Menkeu, Pak Menteri BUMN. Kita angkat lagi sama Bu Menkeu, sama pak Menteri BUMN," kata Arifin.
Namun, Arifin belum mau membocorkan lebih lanjut apakah kebijakan pembatasan pembelian BBM akan benar-benar diterapkan tahun ini.
"Kita lihat saja nanti," tutup Arifin singkat.
