Pemerintah Buka Lowongan 40.021 CPNS di Ibu Kota Nusantara, 5 Persen Khusus untuk Orang Kaltim

"Jadi rekrutmen baru itu akan menjadi pegawai instansi pusat yang ditempatkan pada unit kerja yang berlokasi di IKN" ujar Anas seusai rapat di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/7).

"Sebagai contoh, Kementerian Kesehatan tahun ini merekrut sekian CPNS, dan Pak Menkes sudah mengalokasikan untuk IKN. Jadi selain penempatan di unit kerja Kemenkes di berbagai daerah, di IKN secara khusus juga sudah dihitung alokasinya," terangnya.

"Ini menjadi kesempatan bagi putra-putri Kaltim untuk terlibat dan mendedikasikan kemampuan terbaiknya bagi bangsa, salah satunya melalui IKN," imbuh Anas.

Dia pun mengungkapkan bahwa rekrutmen CPNS tersebut aka diumumkan dalam waktu tidak lama lagi. Sayangnya, belum ada waktu pasti kapan pendaftaran CPNS 2024 akan segera dibuka.

Seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) atau CPNS 2024 direncanakan akan dibuka pada Juni 2024 atau Juli 2024. Namun sejauh ini belum ada kepastian terbaru kapan rekrutmen CPNS 2024 tersebut bakal digelar.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, penyiapan CPNS 2024 memang butuh proses yang tidak asal.

Formasi-formasi CASN yang diusulkan tiap kementerian/lembaga sudah masuk ke lemari Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk kemudian dievaluasi lagi kesesuaiannya dengan alokasi yang ditetapkan.

"Sekarang BKN sedang memvalidasi data-datanya, kan harus sesuai dengan data ASN dan yang diusulkan. Sehingga harus valid, kita masih menunggu. Nanti kalau memang itu sudah klop, maka kita akan melakukan penetapannya," ujar Rini di seusai rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Rabu (12/6).

Adapun formasi CASN 2024 yang telah sebanyak 1,28 juta. Terdiri atas 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850, serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174. Jumlah 1,28 juta itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap.

ASN yang dimaksud terdiri atas dua kategori, yakni CPNS 2024, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diperuntukkan bagi tenaga non ASN dan eks Tenaga Honorer Kategori (THK) II yang telah masuk basis data (database) BKN.