Pemerintah Cari Formula UMK Dapat Sertifikasi Halal Gratis
Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar rapat bersama jajaran menteri Indonesia Maju, salah satunya membahas kebijakan mempermudah usaha mikro dan kecil (UMK), dengan cara menggratiskan biaya proses pembuatan sertifikasi halal.
"Untuk menyinkronkan hal-hal yang masih belum terutama pertama tentang masalah pengenaan tarif untuk UMK," kata Ma'ruf Amin usai memimpin proses sertifikat halal di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Kamis (9/1).
Meski demikian, pemerintah mencari cara agar kebijakan tersebut tidak membebani anggaran negara dan UMK. "UMK ini banyak sekali, gimana caranya bisa tersertifikasi tapi tidak membebankan UMKM, tapi juga tidak membebankan negara, ini yang lagi kita selesaikan," imbuhnya.
-
Apa yang ditekankan Wapres Ma'ruf Amin di acara Merdeka Ekspor? Wapres Ma’aruf Amin menyebut kegiatan ekspor ini diharapkan dapat meningkatkan upaya hilirisasi di bidang pertanian.
-
Apa nama kecil Ma'ruf Amin? Dikutip dari Liputan6, ternyata Ma'ruf Amin memiliki nama kecil yang sudah dipersiapkan oleh sang ayah itu. Nama tersebut ialah 'Al-Karkhi' yang terinspirasi dari tokoh Sufi terkemuka asal Persia, Abu Mahfudz Ma'ruf bin Firus al-Karkhi.
-
Bagaimana Mendag Zulkifli Hasan mendorong UMKM? “UMKM juga harus ikut berjualan secara digital melalui lokapasar (marketplace). Dengan begitu, pasar untuk produk-produk mereka tidak hanya berada di satu kota, namun dilihat oleh seluruh dunia. Jangkauannya jadi tidak terbatas,“ papar Mendag Zulkifli Hasan.
-
Mengapa Wapres Maruf Amin mengajak kerja sama penguatan pangan? Wapres juga mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan di ASEAN untuk memberikan perhatian lebih pada kerja sama penguatan pangan, menguatkan kolaborasi dan menemukan solusi bersama terhadap ancaman, baik di sektor iklim, fluktuasi ekonomi maupun dampak perubahan sosial.
-
Apa yang dilakukan di Halal Bihalal MUI? Selain untuk bertemu sapa, Halal Bihalal MUI kali ini pun juga ditujukan untuk menggaungkan aksi kepedulian terhadap rakyat Palestina. Dalam kesempatan ini, terdapat penyerahan bantuan kemanusian untuk Palestina dari rakyat indonesia melalui Baznas sebesar Rp9,3 miliar.
-
Apa yang Menko Airlangga sampaikan tentang start-up Indonesia? Pada simposium tersebut Menko Airlangga menyampaikan bahwa jumlah start-up di Indonesia merupakan ketiga terbesar di Asia.
Dia meminta agar Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJPH) untuk menyiapkan auditor yang cukup sesuai dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). "Nah ini yang perlu dipercepat," kata Ma'ruf.
Gunakan APBN
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, akan memberikan subsidi agar UMK bisa memperoleh sertifikasi halal secara gratis. Salah satunya, dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Iya salah satu kalau untuk yang mikro itu opsinya salah satunya APBN," kata Airlangga di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Untuk sementara waktu, pemerintah masih memperhitungkan tarif dari proses sertifikasi tersebut. Nantinya pemerintah juga akan melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk mendukung implementasi ini.
"Jadi yang penting prosedurnya itu nanti akan jelas, waktunya jelas, biayanya juga jelas. Tujuannya itu saja," tandas dia.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terlebih, lanjut Hermawati, para PKL dan UMKM tidak secara cuma-cuma alias gratis untuk memperoleh sertifikat halal.
Baca SelengkapnyaEdy berpendapat kewajiban sertifikasi halal diharapkan dapat menjadi perlindungan industri mikro lokal terhadap produk impor yang banyak membanjiri pasar lokal.
Baca SelengkapnyaTeten mengaku belum menyiapkan langkah teknisnya guna berpartisipasi dalam program makan siang gratis milik Prabowo.
Baca SelengkapnyaWapres menyebut sertifikat halal kini menjadi mandatory, sehingga tidak ada istilah menunda melainkan berproses.
Baca SelengkapnyaSebanyak seribu pelaku usaha kecil dan mikro (UMK) Banyuwangi mengikuti pengurusan sertifikasi halal secara gratis
Baca SelengkapnyaPNM berkomitmen untuk menyiapkan pelaku usaha ultra mikro yang tangguh, inovatif dan berdaya saing.
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan memastikan pemerintah tidak membual untuk memajukan UMKM.
Baca SelengkapnyaIndonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak kedua di dunia dengan 86,7% populasi beragama muslim.
Baca SelengkapnyaTeten khawatir banyak UMKM yang tidak dapat mempunyai sertifikat halal dalam waktu yang ditetapkan itu.
Baca SelengkapnyaPelaku UMKM memiliki tenggat waktu hingga Oktober 2026 untuk memproses sertifikat halal pada produk usahanya.
Baca SelengkapnyaCawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berjanji akan mengembalikan kewenangan menerbitkan sertifikat halal kepada MUI.
Baca SelengkapnyaKebijakan Wajib Halal UMK Ditunda, Menag Sebut Jokowi Berpihak ke Pelaku Usaha Kecil
Baca Selengkapnya