Pemerintah diminta beri insentif pengembang bangun apartemen dekat transportasi umum
Merdeka.com - Maraknya pembangunan infrastruktur transportasi yang sedang digalakkan Pemerintah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang tengah berencana membeli rumah. Untuk itu, pemerintah diminta memberikan insentif kepada pengembang yang membangun perumahan di dekat transportasi umum dengan skema transit oriented development (TOD).
Direktur Research and Consultancy Savills Indonesia Anton Sitorus mengatakan, daerah yang dekat keberadaannya dengan transit oriented development (TOD) tentunya akan memudahkan orang dalam bepergian, termasuk berangkat kerja. Anton menjelaskan, kondisi kebanyakan jalan tol yang saat ini sudah mengalami kemacetan menjadi salah satu kendala apabila menggunakan kendaraan pribadi.
Pembangunan infrastruktur transportasi yang sudah terlihat ada pembangunan mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT), maupun kereta api cepat menjadi tolak ukur masyarakat. Begitu juga bagi daerah yang sudah dilakukan perencanaan dan percepatan yakni salah satunya pembangunan proyek MRT koridor barat-timur (Cikarang-Balaraja) dari semula dimulai tahun 2023 menjadi 2019.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Bagaimana Jakarta menarik investor? Pemprov DKI Jakarta mengundang para investor untuk datang menjajaki berbagai proyek potensial yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) serta badan layanan umum daerah (BLUD).
-
Kenapa jalan tol di Indonesia terus dibangun? Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) terus gencar membangun infrastruktur jalan tol untuk menekan biaya logistik.
-
Bagaimana transportasi di Jakarta berkembang? Pelbagai angkutan umum berteknologi manual hingga mesin pernah menghiasi jalanan ibu kota. Selain kereta yang semula berfungsi mengangkut hasil bumi dan menjadi alat transportasi, angkutan umum di DKI Jakarta masih mengandalkan tenaga manusia dan binatang yakni delman dan becak.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian ingin meningkatkan kemudahan mobilitas investor? Dalam kerja sama ini, kedekatan geografis antara Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) dan Singapura menjadi motor penggerak kemudahan tersebut.
-
Mengapa Jakarta butuh investasi? Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dari dalam dan luar negeri untuk membiayai pembangunan DKI Jakarta.
"Tren masyarakat masih didominasi kebutuhan akan perumahan bukan apartemen. Permintaan ini tentu membuat area sekitar Ibu Kota terus berkembang dengan munculnya perumahan-perumahan baru. Terbukti dengan banyaknya permintaan pasar akan rumah tapak (landed house) yang belum dapat terpenuhi hingga akhirnya backlog (kekurangan ketersediaan) mungkin hampir 2 juta unit di area Jabodetabek," ujarnya dalam keterangannya, Minggu (15/10).
Permintaan yang terus meningkat itu, lanjutnya, tentu membuat area sekitar Ibu Kota terus berkembang dengan munculnya perumahan-perumahan baru. Dia menerangkan area-area yang masih lowong itu berada di sekitar Jakarta yakni ke arah barat, selatan dan bahkan sekarang ke timur. Contohnya saja Barat, ada Balaraja, Cikupa, Pasar Kemis maupun Karawaci Alam Sutera yang juga menjadi area favorit masyarakat.
Menurut Anton, daerah yang dekat keberadaannya dengan transit oriented development (TOD) tentunya akan memudahkan orang dalam bepergian, termasuk berangkat kerja. Anton menjelaskan, kondisi kebanyakan jalan tol yang saat ini sudah mengalami kemacetan menjadi salah satu kendala apabila menggunakan kendaraan pribadi.
Hal yang senada juga diungkapkan oleh Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Yoga Adiwinarto. Di mana, jalan tol kini sudah tidak mampu menampung penggunannya baik dari Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam dengan kecepatan yang rendah.
"Untuk membangun kota yang terintegrasi harus perhatikan transportasi publiknya yang bisa menciptakan multiplier effect. Tidak hanya masyarakat yang dimudahkan, namun perkembangan daerah tersebut akan lebih baik nantinya," kata Yoga.
Sebelumnya, Perum Perumnas dan PT KAI bekerja sama dalam pembangunan rumah susun dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) di Stasiun Pondok Cina, Depok. Sinergi perusahaan pelat merah ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan setelah sebelumnya juga bekerja sama dalam pembangunan TOD Tanjung Barat.
Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan untuk tahun ini, pihaknya tengah menyiapkan proyek serupa di sembilan lokasi lagi. Namun, dengan dalih hendak membuat kejutan, Rini enggan menjelaskan lebih detail terkait sembilan lokasi tersebut.
"Ada, rencananya masih ada beberapa titik. Kejutan dong kalau sekarang saya bilang. Kalau dari tahun ini jumlahnya mungkin tahun ini 9 lagi ya. Ada deh pokoknya Jabodetabek lah," ujar Rini.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pentingnya membangun perumahan berkonsep tingkat, karena berkaitan dengan ketersediaan lahan.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil ingin mengembangkan konsep transit oriented development (TOD) demi mengatasi masalah kebutuhan perumahan untuk masyarakat Jakarta.
Baca SelengkapnyaKota berorientasi transit, juga dapat mendorong penggunaan transportasi publik oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut aturan itu akan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.
Baca SelengkapnyaPemerintah memberikan insentif kepada pengembang dan konsumen hunian berimbang di IKN berupa pembebasan BPHTB dan keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB).
Baca SelengkapnyaUntuk bisa memonetisasi pembangunan infrastruktur supaya menghasilkan income untuk negara, solusinya adalah memperbanyak pembangunan perumahan.
Baca SelengkapnyaErick menyampaikan, skema perpanjangan tenor hingga 30 tahun tak hanya memudahkan masyarakat mendapatkan hunian dengan cicilan yang lebih terjangkau.
Baca SelengkapnyaGuyuran insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 11% diproyeksi akan membangkitkan pasar apartemen 2024.
Baca SelengkapnyaBerbagai kemudahan tersebut juga semakin memperkuat stimulus yang sebelumnya diberikan pemerintah seperti Down Payment nol persen.
Baca SelengkapnyaKepemilikan apartemen tidak hanya untuk hunian, namun juga dapat dijadikan sebagai instrumen investasi yang memberikan imbal hasil bagi pemiliknya.
Baca SelengkapnyaKuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaKetentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Baca Selengkapnya