Pemerintah Jokowi punya program penyuluhan keuangan untuk masyarakat desa

Merdeka.com - Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan meluncurkan program baru berupa edukasi manajemen keuangan bagi masyarakat di daerah.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro menyebutkan, program tersebut dikemas dalam bentuk penyuluhan di desa-desa. Penyuluhan tersebut merupakan program lintas kementerian yang juga melibatkan Kementerian Sosial dengan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Kementerian Desa dengan program dana desanya.

Dalam pelaksanaanya, Bappenas juga menggandeng Alissa Qotrunnada Munawaroh atau Alissa Wahid yang sudah berpengalaman melakukan penyuluhan manajemen keuangan di Kementerian Agama.

"Jadi saya dengan bu Alissa baru membahas mengenai penguatan program manajemen keuangan keluarga. Jadi begini, ya kita tentunya memahami salah satu masalah terbesar PR untuk Indonesia yang tidak mudah adalah mengurangi kemiskinan, dan upaya mengurangi kemiskinan tentunya harus dimulai tentunya dari unit keluarga ya," kata Menteri Bambang usai menerima audiensi dari Alissa Wahid di kantornya, Senin (3/9).

Menteri Bambang menjelaskan, bicara mengenai unit keluarga tidak bisa lepas dari dua aspek, yaitu bagaimana income generation nya (pemasukan rutin) dan kedua bagaimana manajemen dari keuangan keluarga itu sendiri. Dengan adanya program penyuluhan manajemen keuangan diharapkan bisa mengurangi rasa khawatir atau rasa pesimis dari keluarga-keluarga terutama keluarga dengan kategori pendapatan rendah untuk menatap masa depan.

"Karena mereka pasti khawatir dengan mungkin harga kebutuhan yang dianggap mahal atau income yang dianggap terbatas. Nah sekarang kita ingin supaya sisi manajemen keuangannya juga diperkuat baik dari sisi bagaimana cara mereka spending income yang mereka punya maupun yang paling penting bagaimana mereka mulai berinvestasi," ujarnya.

Setelah mendapat edukasi, diharapkan keluarga tersebut bisa mengelola keuangan dengan baik hingga berinvestasi dalam pengertian untuk kebutuhan mereka dalam jangka panjang misalnya untuk menyekolahkan anak, atau untuk kebutuhan lain yang mereka perkirakan untuk kebutuhan di masa depan tanpa harus memikirkan pendapatan yang pas-pasan.

"Ini penyuluhan untuk level desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Nah tadi kita bicarakan bagaimana supaya kurikulumnya diperkuat karena kami juga menitipkan supaya masalah konsumsi yang bertanggung jawab juga menjadi bagian dari penyuluhan manajemen keuangan keluarga itu."

Peserta penyuluhan akan ditekankan tentang bagaimana pentingnya memanage pengeluaran dari pendapatan yang sangat terbatas. "Tentunya harus berhati hati untuk menomorsatukan kepentingan-kepentingan paling dasar terkait pendidikan dan kesehatan. Dan juga kalau untuk makanan, makanan yang sesuai dengan gizi dan kebutuhannya."

Senada, Alissa yang merupakan psikolog keluarga ini mengungkapkan selama ini keluarga di desa cenderung menghabiskan uangnya untuk konsumsi tanpa berinvestasi. "Biasanya masyarakat desa itu karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengelola keuangan yang lebih baik itu biasanya terjerat justru oleh konsumsi. Jadi sebetulnya kan bukan berapa banyak uang yang kita miliki tapi bagaimana kita mengelola itu," ujarnya.

Menurutnya, selama ini baru masyarakat di perkotaan yang mengenal sistem manajemen keuangan keluarga. Oleh sebab itu program penyuluhan tersebut dirasa perlu dilakukan di daerah. "Bagaimana dengan jumlah uang yang terbatas kemudian dikelola supaya prioritas keuangan seperti tadi konsumsi yang lebih bertanggungjawab, memilih mana pengeluaran yang sesuai kebutuhan mana yang hanya keinginan. Jadi di dalam program ini kita ingin membantu keluarga supaya mereka bisa menghitung dengan lebih baik, membuat rencana dengan lebih baik."

Peserta akan diajari cara dan jumlah uang yang harus mereka sisihkan. Sehingga ketika mereka mendapat pemasukan sudah bisa langsung menyimpan dana untuk kepentingan lain. "Kalau untuk pendidikan anak dibutuhkan berapa sih setiap bulan yang disisihkan, untuk dana darurat misalnya itu berapa yang dibutuhkan."

Program penyuluhan tersebut ditargetkan akan segera mulai diimplementasikan secepatnya.