Follow
Pemerintah Jokowi tak satu suara soal RUU Pertembakauan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menggelar rapar terbatas membahas masalah pertembakauan di Tanah Air. Salah satu pembahasannya adalah mengenai penerapan RUU Pertembakauan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa Jokowi belum memutuskan terkait RUU ini. Jokowi meminta kepada bawahanya untuk berkonsultasi dengan DPR.
"Itu ditugaskan kepada Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan didampingi Mensesneg untuk membicarakannya kepada DPR," kata Darmin Nasution di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/3).
-
Kenapa Kemendag perlu berkoordinasi dengan pelaku industri tembakau? Lebih lanjut Mendag menjelaskan, Kemendag juga akan berkoordinasi dengan pelaku industri tembakau agar industri tembakau melakukan program kemitraan dengan petani.
-
Siapa yang sudah mengusulkan calon menteri? Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui memang sudah ada beberapa partai politik (parpol) yang mengusulkan nama untuk diajukan sebagai menteri kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
-
Apa yang dibahas Kementerian LHK? Menteri LHK dalam pidatonya memaparkan berbagai turbulensi dan tantangan pengelolaan hutan. Pihaknya berharap para akademisi dan pihak lain terus mendukung pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai solusi. Di antaranya, kata Menteri Siti, yakni untuk memperkuat paradigma pengelolaan hutan secara lestari, serta ikut menjaga dan mewujudkan keseimbangan dan keadilan.
-
Bagaimana Kemendag mendukung industri rokok? Mendag menambahkan, Kemendag akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar pasokan tembakau dan cengkih dapat memenuhi kebutuhan industri rokok dengan mengutamakan hasil petani dalam negeri.
-
Apa yang dibahas dalam RDP Pertamina dengan Komisi VII DPR? Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, PT Pertamina (Persero) memaparkan kinerja operasional anak perusahaan, mulai dari kemajuan proyek pembangunan kilang, strategi dan capaian produksi minyak dan gas, penyaluran BBM dan LPG Subsidi hingga kesiapan Pertamina jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024.
-
Apa yang diusulkan Mentan ke presiden? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengusulkan kepada presiden penambahan kuota pupuk bersubsidi.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menambahkan, pemerintah belum menyepakati apakah menyetujui atau menolak pembahasan RUU Pertembakauan. Yasonna menyiratkan sejumlah menteri terkait belum satu suara terkait RUU Pertembakauan yang telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2016 tersebut.
"Pemerintah belum sepakat, prosesnya masih kita cari seperti apa," katanya.
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menolak RUU Pertembakauan dibahas lebih lanjut. "Ya harus (menolak) kalau Kemenkes kan harus menjaga kesejahteraan masyarakat," kata Nila.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketum PBNU Gus Yahya menyambut baik kebijakan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan dari Jokowi.
Baca Selengkapnya
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca Selengkapnya
Baleg Klaim Revisi UU Kementerian Tak Terkait Wacana Prabowo Tambah Jumlah Menteri: Kebetulan Saja!
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca Selengkapnya
Keberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.
Baca Selengkapnya
Jokowi meninjau RSUD Baharuddin Kabupaten Muna cek fasilitas kesehatan
Baca Selengkapnya
Jokowi menanggapi pertanyaan tersebut sambil bergurau.
Baca Selengkapnya
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca Selengkapnya
Firman Soebagyo meminta agar revisi UU Kementerian Negara harus segera disahkan.
Baca Selengkapnya