Pemerintah Siapkan Alur Laut Baru di Selat Sunda dan Selat Lombok
Merdeka.com - Kementerian Maritim dan Investasi mengundang Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Danseskoal) Laksamana Muda TNI Amarulla Octavian untuk membahas rencana pemberlakuan Traffic Separation Scheme (TSS) atau pemisahan alur laut.
Dalam rapat tersebut dibahas mengenai kesiapan Indonesia untuk menerapkan TSS yang akan diberlakukan Juli 2020 mendatang.
"(Rapat tadi) Melihat kesiapan Indonesia sebagai negara kepulauan tersebar di dunia," kata Penasehat Menko Maritim dan Investasi Bidang Hankam, Marsetyo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (31/1).
-
Mengapa Kementerian ATR meninjau PELATARAN? Ia ingin memastikan program tersebut benar-benar bermanfaat bagi warga yang tak bisa mengurus administrasi pertanahannya di hari kerja pada umumnya, yaitu Senin-Jumat.
-
Apa yang diusahakan Kementerian ATR untuk orang di pesisir? “Orang-orang yang tinggal di pesisir memiliki hak yang sama untuk negara hadir memberikan kepastian hukum terhadap aset yang mereka miliki,“ tegas Raja Juli Antoni.
-
Siapa yang memimpin misi TNI? Mereka harus menyelundupkan senjata untuk membantu Bangsa Aljazair yang berjuang demi kemerdekaannya.
-
Apa itu alutsista TNI AU? Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dibutuhkan sebagai urat nadi pertahanan. Pelindung langit Indonesia.
-
Apa yang diserahkan oleh Kementerian ATR? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir memberikan kepastian hukum terhadap PLBN. Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
-
Di mana operasi TNI AL berlangsung? Gugus Tempur Laut (Guspurla) Komando Armada III TNI Angkatan Laut menggelar Operasi Siaga Tempur Laut di perairan Papua dan Maluku yang melibatkan sejumlah kapal perang dan pasukan dari Korps Marinir serta Komando Pasukan Katak (Kopaska).
Mantan Kepala Satuan Angkatan Laut (Kasal) ini menjelaskan, TSS akan diberlakukan di dua Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). ALKI 1 di Selat Sunda dan ALKI 2 di Selat Lombok.
Mengingat realisasi TSS semakin dekat, maka perlu dibahas persiapan sejumlah pihak terkait. Misalnya Kementerian Perhubungan, Basarnas, Bakamla, TNI Angkatan Laut dan sebagainya.
Mirip Tol
Marsetyo mengatakan Indonesia akan menjadi negara pertama menerapkan TSS di wilayah perairannya. Dia menganalogikan TSS seperti jalan tol di darat.
Nantinya kapal yang melewati jalur tersebut akan dikenakan tarif. "Kan tahap awal gratis tapi lama-lama bayar," kata Marsetyo.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Irvansyah juga mengusulkan Kota Ranai di Natuna dibuat seperti stasiun atau pangkalan untuk titik kumpul anggota.
Baca SelengkapnyaDoni tidak merinci sampai kapan operasi itu berlangsung, begitu pula dengan detail pasukan dan alutsista yang dikerahkan.
Baca Selengkapnyapembicaraan itu berlangsung di sela-sela rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8)
Baca SelengkapnyaPenambahan buffer zone untuk mengantisipasi antrean kendaraan yang hendak menyeberang.
Baca SelengkapnyaDia mengingatkan jajaran di Bakamla untuk mempersiapkan diri.
Baca SelengkapnyaPenandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaDalam persidangan ini dibahas isu-isu sosial ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Baca SelengkapnyaProyek tanggul laut raksasa yang sesungguhnya berada di Semarang-Demak.
Baca SelengkapnyaMenhub Budi mengatakan telah menugaskan PT ASDP agar membuat rencana cadangan dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi.
Baca SelengkapnyaHal itu telah dibahas dalam Rapim TNI-Polri yang dihadiri Panglima TNI dan Kapolri Sigit.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga menyebut keberadaan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di sejumlah wilayah pesisir sangat penting.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Laksamana Yudo Margono sedang mematangkan strategi pertahanan untuk diserahkan ke Kementerian Pertahanan.
Baca Selengkapnya