Pendapatan Negara Turun 9 Persen, Bea Cukai Masih Tumbuh Positif

Merdeka.com - Pendapatan negara hingga Mei 2020 tercatat baru mencapai Rp664,3 triliun. Angka ini turun 9 persen dibanding periode sama tahun lalu, di mana pendapatan negara mencapai RpRp730,1 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, pendapatan Rp664,3 triliun hingga Mei ini baru mencapai 37,7 persen dari target APBN 2020 yang tertuang dalam Perpres 54/2020.

Pendapatan negara dari perpajakan tercatat Rp526,2, atau 36 persen dari target Perpres 54/2020. "Dalam hal ini kontraksi perpajakan adalah 7,9 persen dibandingkan tahun lalu," ujar Sri Mulyani dalam APBN Kita, Selasa (16/6).

Sementara itu, pendapatan dari Bea Cukai masih tumbuh positif dan mengumpulkan Rp81,7 triliun, atau 39,2 persen dari target Perpres 54/2020.

"Itu tumbuh 12,4 persen. Meskipun untuk komponennya ekspor dan impor bea masuk bea keluar, bea cukai mungkin harus kita waspadai karena growth ini mungkin tidak bisa bertahan sampai dengan akhir tahun," ujar Sri Mulyani.

Defisit APBN 2020

Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2020 mencapai Rp179,6 triliun. Defisit tersebut meningkat 42,8 persen dibandingkan dengan posisi tahun lalu.

"Posisi Mei, defisit mencapai Rp179,6 triliun atau 21,1 persen dari total defisit yang ada di Perpres 54 dan ini terjadi berarti kenaikan defisit dari tahun lalu 42,8 persen seluruh penerimaan negara kontraksi," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (16/6).

Adapun pendapatan negara hingga akhir Mei mencapai Rp664,3 triliun atau 37,7 persen dari target Perpres 54 perubahan APBN 2020. Dalam hal ini dibandingkan Mei tahun lalu, pendapatan negara kontraksi 9,0 persen.

"Kalau dari sisi penerimaan perpajakan Rp526,2 atau 36 persen dari target Perpres 54, kontraksinya dari sisi perpajakan 7,9 persen dibanding tahun lalu. Pajak sendiri sampai akhir Mei mengumpulkan Rp444,6 triliun," paparnya.

Sementara itu, dari sisi belanja telah dikeluarkan sebesar Rp 843,9 triliun atau 32,3 persen dari alokasi belanja yang ada di Perpres 54, belanja Kementerian Lembaga Rp 270,4 triliun atau 32,3 persen. Lalu belanja non Kementerian Lembaga sebesar Rp267 triliun, naik 10 persen dibanding tahun lalu.

"Transfer ke daerah Rp300,6 triliun, atau 40 persen dari Perpres 54 atau kontraksi 5,7 persen dibanding tahun lalu, di mana dana desa Rp28,9 triliun atau 40 persen dari alokasi. Kenaikan sangat tinggi karena dalam dana desa kita ada transfer langsung untuk membantu masyarakat dalam bentuk BLT itu berita positif," tandasnya.

Reporter: Pipit Ika

Sumber: Liputan6.com (mdk/idr)