Follow
Pengamat: Kita bisa lakukan aksi 212 untuk tutup Freeport
Merdeka.com - Pengamat Energi Universitas Gajah Mada Fahmi Radhi berharap ada aksi massa 212 untuk berunjuk rasa menentang PT Freeport yang tak taat aturan pemerintah. Menurutnya, PT Freeport bisa ditutup karena ada desakan massa tersebut.
"Sifatnya Solo Jokowi sangat keras ya. Kalau dulu ada aksi 212 untuk Freeport itu juga bisa lakukan itu untuk tutup Freeport," kata Fahmi acara diskusi Republik Freeport di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (25/2).
Menurutnya, ancaman PHK massal dan arbitrase pernah dilakukan oleh perusahaan asal Amerika Serikat tersebut pada masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Sayangnya, pemerintahan saat itu malah merasa ketakutan dan tak melawan ancaman tersebut.
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Siapa yang memprotes kejadian tersebut? Diketahui, terekam video yang beredar di media sosial salah satu pendukung mengacungkan tiga jari saat debat capres berlangsung. Hal tersebut pun menuai protes dari pihak 02 yakni Grace Natalie.
-
Apa tuntutan utama aksi demo? Reza Rahadian ikut turun ke jalan dan berorasi di depan gedung DPR RI untuk menolak RUU Pilkada dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi.
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
"Jero Wacik akhirnya berikan izin. Sudirman juga berikan dan Archandra juga takut. Ini waktunya tegaskan regulasi Indonesia dengan Jonan sesuai arahan Presiden Jokowi. Wajib pajak dan aturan lainnya," imbuhnya.
Lanjut dia, PT Freeport tak mau diatur oleh pemerintah, padahal harga sahamnya sangat tinggi. Namun Freeport tak bisa menentang aturan dengan wajibnya membangun smelter.
"Makanya dia tidak menentang. Freeport nekat dan pelanggaran dengan regulasi," tukasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Adapun aksi unjuk rasa rencananya akan digelar oleh sejumlah ormas.
Baca Selengkapnya
Sehari sebelumnya, para ulama di Serang, Banten juga bersatu menolak adanya industri minuman keras dalam bentuk Penandatanganan Petisi Dukungan Para Ulama.
Baca Selengkapnya
Dalam aksinya mereka menuntut untuk menyikapi konflik lahan di Rempang.
Baca Selengkapnya
Masyarakat diimbau tidak melintas di Jalan Merdeka Barat lantaran adanya demo ini.
Baca Selengkapnya
Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Tak berselang lama, satu unit pete-pete terbakar tepat di depan halte Unibos Makassar.
Baca Selengkapnya
Dalam aksinya mereka meminta pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta PP Turunannya.
Baca Selengkapnya
Para pendemo menyinggung sejumlah hal mulai dari pesan Nabi Muhammad soal jumlah hakim.
Baca Selengkapnya
Ribuan buruh dari berbagai elemen berencana bakal menggelar aksi unjuk rasa menolak kewajiban iuran Tapera yang digagas pemerintah.
Baca Selengkapnya
Ribuan buruh dari berbagai elemen gelar demo menolak kewajiban iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang digagas pemerintah.
Baca Selengkapnya
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap berbagai isu yang dinilai merugikan para pekerja di industri tekstil.
Baca Selengkapnya
Masduki menilai lebih banyak mudharat yang akan didapat Muhammadiyah
Baca Selengkapnya
Hingga malam hari, massa demonstran tolak Revisi UU Pilkada masih bertahan di depan Gedung DPR.
Baca Selengkapnya