Pengamat: Sudah untung besar, pengusaha jangan cuma mengeluh
Merdeka.com - Pengamat meminta pengusaha untuk tidak hanya mengeluh terhadap aturan keharusan pembangunan smelter. Pasalnya, selama ini pengusaha sudah mendapat untung dari hasil bumi Indonesia.
Pengamat energi Simon Sembiring mengatakan idealnya pengusaha dapat mematuhi aturan pembangunan smelter ini. Sebab, fungsi smelter yang memberi nilai tambah pada hasil bumi Tanah Air, menguntungkan semua pihak.
Menurutnya, keluhan pengusaha mengenai infrastruktur pendukung smelter tidak mendasar. Jika pemerintah tidak dapat membangun infrastruktur, pengusaha sebetulnya bisa membangunnya sendiri.
-
Siapa yang memimpin pembangunan Smelter? Pemimpin diskusi itu adalah Yoga Amaliasari, perempuan tangguh di balik pembangunan Smelter Manyar PT Freeport Indonesia di Kawasan Java Integrated Industrial Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur.
-
Kenapa Smelter Freeport dibangun? Smelter yang dikerjakan Yoga ini menjadi bagian program hilirisasi hasil tambang yang digeber pemerintahan Jokowi.
-
Bagaimana Smelter Freeport meningkatkan ekonomi? Sejak itu, ekspor nikel harus diolah dulu. Buktinya, pendapatan negara dari nikel melonjak.
-
Apa yang dilakukan pengelola tambang? “Kami berharap kepada pihak DR selaku DPO tolong kooperatif dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, sehingga terjadi peristiwa yang menyebabkan para korban tidak ditemukan hingga kini.“
-
Apa manfaat smelter Freeport bagi Indonesia? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
-
Dimana smelter Freeport dibangun? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
"Jadi jangan bicara infrastruktur, (pengusaha) sudah untung gede kok," ujarnya dalam diskusi tambang coffe morning talk yang mengusung tema 'Downstream Mineral Policy and Technology Preparedness' di hotel Darmawangsa, Jakarta, Jumat (3/5).
Simon menambahkan saat ini yang selalu menjadi perhatian ialah masalah transportasi yang kurang memadai dan pasokan listrik smelter yang membutuhkan daya sekitar 200 Mega Watt. Per satu Mega Wattnya dibutuhkan investasi sebesar USD 1 juta.
Dia juga meminta agar Indonesian Mining Association (IMA) agar lebih profesional dalam menanggapi aturan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk membangun smelter atau industri pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.
"IMA jangan jadi anjing herder perusahaan, kalau ada gerakan nasionalisasi kita hancur," tegas Simon.
(mdk/bmo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang positif dalam pembangunan dan pengoperasian fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam beberapa tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaMenurut Andap, masyarakat tidak akan langsung menolak kehadiran perusahaan tambang.
Baca SelengkapnyaKH Marsudi meminta masyarakat turut serta memantau segala pertaturan yang dibuat pemerintah dalam mengolah kekayaan, guna menjaga kemaslahatan bersama.
Baca SelengkapnyaPemerintah harus memberlakukan safety International standar dengan zero accidents kepada seluruh investor, termasuk investor China.
Baca SelengkapnyaProgram hilirisasi ini merupakan kebijakan strategis jangka panjang yang pemerintah Indonesia telah lakukan.
Baca SelengkapnyaAda 5 pengelolaan pertambangan yang harus dilakukan perusahaan tambang.
Baca SelengkapnyaMenaker, Ida Fauziyah menyatakan, pihaknya terus mendorong pengusaha agar menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah di perusahaanya.
Baca SelengkapnyaIni syarat izin tambang Vale Indonesia diterbitkan Kementerian Investasi.
Baca SelengkapnyaAnies mendorong perlu adanya prioritas nomor satu untuk keselamatan di aktivitas pertambangan.
Baca SelengkapnyaMenteri Bappenas menegaskan, dari sisi perencanaan menggaet investasi, pihaknya tidak bekerja secara ugal-ugalan.
Baca SelengkapnyaDari hasil investigasi awal, terdapat indikasi tindakan yang melanggar SOP yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, tanah bekas tambang juga harus segera direklamasi.
Baca Selengkapnya