Penghitungan Masyarakat Miskin di Indonesia Masih Berbeda dengan Standar Global

Merdeka.com - Dalam rangka mengatasi angka kemiskinan ekstrem, pemerintah masih dihadapkan dengan persoalan standar angka yang digunakan. Sebab, pemerintah membuat batasan masyarakat miskin ekstrem dengan angka USD 1,9 purchasing power parity (PPP).

Sayangnya, angka ini berbeda dengan batasan kemiskinan ekstrem berdasarkan SDG's atau secara global sebesar USD 2,15 PPP.

"Satu PR (pekerjaan rumah) yang sedang dihadapi kita ini metode penghitungan kemiskinan ekstrem," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (5/6).

Suharso menuturkan, jika Pemerintah menggunakan standar global, maka jumlah penduduk Indonesia yang berada dalam kategori miskin ekstrim meningkat menjadi 6,7 juta jiwa. Sehingga setiap tahun pemerintah harus menurunkan angka kemiskinan hingga 3,35 juta per tahun demi mencapai target pengentasan kemiskinan di tahun 2024.

"Kalau pakai ini (standar global), maka kemiskinan ekstrem naik menjadi 6,7 juta, sehingga setiap tahun (target penurunannya) mulai tahun ini 3,35 juta," kata Suharso.

Sementara itu, jika menggunakan standar yang dibuat pemerintah, angka kemiskinan yang harus dituntaskan pada tahun 2024 yakni 5,8 juta. Sehingga per tahun targetnya 2,29 juta jiwa harus keluar dari kategori miskin ekstrem.

Adapun cara yang digunakan pemerintah yakni dengan pendekatan multi dimensi, salah satunya dengan memberikan bantuan sosial. Meski begitu dia mengakui pendekatan yang dilakukan ini masih belum optimal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

"Sebagian besar masih punya persoalan di penerima manfaat yang semestinya," kata dia.

Alokasi Perlindungan Sosial 2024 Diusulkan Rp546,9 Triliun

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran perlindungan sosial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 sebesar Rp503,7 triliun - Rp546,9 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dalam program PKH, Kartu Sembako dan BLT Desa.

"Angka sebelum 2024 di Rp470 triliunan, jadi ini ada kenaikan untuk perlinsos untuk menangani kemiskinan ekstrim," kata Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.

Dana tersebut juga akan digunakan untuk penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat dalam mengantisipasi aging population melalui integrasi program.

Kemudian untuk penguatan graduasi dari kemiskinan pada program sentra kreasi atensi sebagai wadah kegiatan kewirausahaan. Mendorong perlindungan sosial adaptif melalui protokol perlindungan sosial di masa krisis bencana.