Pertamina: Sistem dua harga premium rawan bocor
Merdeka.com - PT Pertamina mengakui kebijakan dua harga premium rawan akan kebocoran. Pertamina akan menggandeng aparat kepolisian untuk meningkatkan aspek pengawasan.
VP Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, mengatakan potensi kecurangan dapat dengan cara membesarkan tangki kendaraan kemudian membeli harga BBM dengan harga terendah dan menjualnya dengan harga lebih tinggi.
"Jadi gini semua kebijakan kalau orang mau (curang) itu pasti ada, pasti ada pengawasan kita sama-sama termasuk dengan bantuan polisi, untuk persiapan yang jelas sudah siap," ujarnya di Jakarta, Rabu (17/4).
-
Bagaimana Pertamina mengurangi penyalahgunaan BBM? Sejak implementasi exception signal ini pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$ 200 juta atau sekitar Rp 3,04 trilliun.
-
Bagaimana Pertamina dan Polri menjalin kerja sama? Pertamina dan Polri diharapkan dapat terus bersinergi dalam hal publikasi dan edukasi, dan menjadi trendsetter informasi kalangan milenial dan masyarakat luas. 'Khususnya dalam mengawal bersama penggunaan BBM dan LPG subsidi sesuai dengan peruntukannya, serta distribusi energi berkelanjutan kepada masyarakat,' pungkas Fadjar.
-
Apa yang dilakukan Pertamina dan Polri? PT Pertamina (Persero) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) jalin sinergi publikasi sebagai sumber informasi yang mengedukasi masyarakat melalui kanal pemberitaan maupun media sosial, dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat mengenai informasi publik.
-
Apa tujuan Pertamina menggandeng Kejaksaan? PT Pertamina Patra Niaga menandatangani Pakta Integritas dengan Kejaksaan Agung khususnya Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk mengawal proses pembangunan Terminal LPG di Bima, Nusa Tenggara Barat dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.
-
Siapa yang diharapkan berperan aktif dalam pengawasan BBM? 'Kami juga menekankan pentingnya memastikan bahwa penyaluran JBT dilakukan dengan memastikan kesesuaian antara nomor polisi kendaraan dan QR Code yang terdaftar, hal ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan. Hindari praktik-praktik yang dapat memicu penyalahgunaan BBM, seperti pengisian kendaraan dengan banyak barcode,' pungkasnya.
-
Kenapa Pertamina dan Polri bekerja sama? 'Sebagai langkah transformasi publikasi Polri menyesuaikan tren kekinian dalam menyebar informasi, kami turut menggandeng BUMN Pertamina dan stakeholder lainnya mulai sinergi pemanfaatan data informasi untuk publikasi dan edukasi, hingga pemanfaatan SDM untuk meningkatkan kompetensi kehumasan untuk personil Polri pada umumnya dan personil humas Polri pada khususnya,' jelas Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho.
Pertamina, lanjutnya, menyanggupi rencana pemerintah yang akan memberlakukan dua harga untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Pertamina akan memisahkan SPBU yang menjual BBM bersubsidi penuh atau Rp 4500 dengan SPBU dengan harga baru yang berkisar Rp 6500.
"Kalau memang dengan dua harga kita pisahkan SPBU, tidak ada SPBU yang jual harga dua BBM," jelasnya.
Namun Pertamina mengakui cara seperti itu akan sulit diterapkan jika dalam satu daerah hanya terdapat satu SPBU. Sehingga, SPBU itu hanya memungkinkan untuk menjual dengan dua harga sekaligus.
Sebelumnya, anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Satya W Yudha, mengatakan pemerintah jika memang ingin memberlakukan kebijakan ini harus dengan penyertaan instrumen pengontrol yakni sistim informasi teknologi (IT). Jika tidak, maka langkah ini hanya akan menjadi satu hal yang sia-sia.
(mdk/bmo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kerja sama ni merupakan momentum keberlanjutan dari kerja sama yang telah dibangun selama ini.
Baca SelengkapnyaDalam memastikan quantity and quality produk, Irto mengatakan pengecekan selalu dilakukan berkala mulai dari Terminal BBM hingga SPBU.
Baca SelengkapnyaProses pemindahan dan pengisian dinilai berbahaya lantaran tidak sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaMulai sekarang, Pertamina akan rajin sidak SPBU demi lindungi konsumen.
Baca SelengkapnyaTindakan ini tidak hanya membahayakan bagi diri sendiri, namun juga masyarakat sekitar.
Baca SelengkapnyaPertamina dan Polri diharapkan dapat terus bersinergi dalam hal publikasi dan edukasi.
Baca SelengkapnyaPenggunaan teknologi informasi bisa mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Baca SelengkapnyaSejak Maret 2024 BBM non-subsidi RON 92 tersebut belum disesuaikan, sementara itu pada awal Agustus lalu SPBU swasta kembali menaikkan harga BBM sejenis.
Baca SelengkapnyaEddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.
Baca SelengkapnyaAset Pertamina penting bagi hajat hidup masyarakat umum, sehingga keamanannya menjadi salah satu fokus utama bersama.
Baca SelengkapnyaPertamina tengah mengkaji penjualan produk selain BBM di Pertashop, seiring dengan banyaknya keluhan penguaha Pertashop merugi.
Baca SelengkapnyaPemblokiran dilakukan karena terjadi ketidaksesuaian data nomor polisi kendaraan dengan data di Korps Lalu Lintas Kepolisian.
Baca Selengkapnya