Pertengahan Oktober, deklarasi harta Tax Amnesty capai Rp 3.826 T
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat deklarasi harta dalam program Tax Amnesty hingga 12 Oktober 2016 mencapai Rp 3.826,81 triliun, dan jumlah Wajib Pajak (WP) yang menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH) sebanyak 405.405 WP.
"Uang tebusan yang diterima pemerintah Rp 93,49 triliun dan harta yang di deklarasi Rp 3.826,81 triliun," ujar Sri di kantornya, Jakarta, Jumat (14/10).
Jumlah wajib pajak tersebut terdiri dari wajib pajak orang pribadi sebanyak 321.893, dengan jumlah uang tebusan Rp 83 triliun dan deklarasi harta Rp 3.322,26 triliun. Sementara wajib pajak UMKM sebanyak 64.334, dengan jumlah uang tebusan Rp 2,99 triliun dan deklarasi harta Rp 254,38 triliun.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa profesi Sri Mulyani saat ini? Hingga saat ini, Ia mesih menjabat sebagai menkeu selama dua periode kepemimpinan Jokowi di Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Siapa yang mengumumkan realisasi investasi? Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa realisasi investasi tersebut mencapai 129,0 persen dari target Renstra sebesar Rp 1.099,8 triliun.
-
Apa aset terbesar Menteri Trenggono? Secara rinci kekayaan terbesar, Menteri Trenggono berasal dari kepemilikan aset berupa surat berharga sebesar Rp2,2 triliun.
"Jadi WP Orang Pribadi masih mayoritas," imbuhnya.
Untuk wajib pajak badan tercatat sebanyak 83.512, dengan jumlah uang tebusan Rp 10,49 triliun dan deklarasi harta Rp 504,55 triliun. Di antaranya, terdapat 16.568 WP UMKM dengan jumlah tebusan Rp 196,44 miliar dan deklarasi harta Rp 20,62 triliun.
"Padahal potensi WP UMKM masih banyak kalau melihat UMKM di Indonesia," ungkapnya.
Sri menjelaskan, deklarasi harta sebesar Rp 3.826,81 triliun terdiri dari harta dalam negeri sebesar Rp 2.703 triliun, deklarasi harta luar negeri Rp 981,04 triliun, dan repatriasi sebesar Rp 142,77 triliun.
"Total harta repatriasi sebesar Rp 142,77 triliun, di mana Rp 1,45 triliun di antaranya berasal dari WP UMKM," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani menyebut batas waktu untuk pelaporan SPT 2023 untuk Pajak Pribadi yang telah berakhir pada 31 Maret 2024 pukul 23.59.
Baca SelengkapnyaSebanyak 15.419 wajib pajak (WP) yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh), dengan kelebihan bayar hingga Rp 100 juta.
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak akan terus membuka layanan di luar kantor terkait dengan hari libur ataupun pada hari Minggu.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani melaporkan memastikan penyaluran THR telah mencapai Rp13,4 triliun per 24 Maret 2024
Baca SelengkapnyaRealisasi penyaluran THR pemerintah kepada PNS, ASN, pejabat, TNI, Polri hingga pensiunan.
Baca SelengkapnyaRealisasi penyaluran THR untuk ASN Pusat/TNI/POLRI telah mencapai Rp15,15 triliun untuk 2.079.862 pegawai/personel.
Baca SelengkapnyaProses mencapai target penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/BPN itu melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN KPK pada 8 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaHingga batas akhir laporan 31 Maret, sebanyak 585 ASN di Kemenpan-RB telah melapor LHKASN.
Baca SelengkapnyaRinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaPenyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca Selengkapnya