Petani tak terima Kementan sebut Indonesia butuh impor tembakau
Merdeka.com - Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Nurtantio Wisnubrata menyayangkan pernyataan yang dilontarkan Direktur Tanaman Semusim dan Rempah Kementerian Pertanian Agus Wahyudi. Agus menyebut, Indonesia masih harus impor tembakau karena ada beberapa jenis yang tidak bisa didapat dari dalam negeri.
Selain itu, Agus mengatakan bahwa impor tembakau masih relevan dengan kondisi saat ini. Volume produksi tembakau lokal sekitar 200 ribu ton per tahun, sedangkan kebutuhan industri mencapai 400 ribu ton per tahun.
"Pernyataan Pak Agus Wahyudi menyakitkan petani tembakau Indonesia dan tidak ada rasa empatinya," ujar Wisnu dalam keterangannya, Jakarta, Senin (21/11).
-
Apa tujuan Kemendag dalam melindungi petani tembakau dan cengkih? Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan melakukan pertemuan dengan petani tembakau di Kudus, Jawa Tengah, Rabu (2/8). Pada pertemuan tersebut, Mendag menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melindungi kesejahteraan petani tembakau dan cengkih di dalam negeri agar tetap berkembang.
-
Kapan pertemuan Kemendag dengan petani tembakau? Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan melakukan pertemuan dengan petani tembakau di Kudus, Jawa Tengah, Rabu (2/8).
-
Kenapa petani tembakau mengalami masa sulit? Aan mengakui untuk saat ini para petani tembakau sedang mengalami masa sulit. Apalagi harga cukai tengah naik. Apabila cukai naik, pabrik tidak akan membeli tembakau yang mahal. Hal ini menjadi masalah tersendiri bagi petani.
-
Kenapa Kemendag perlu berkoordinasi dengan pelaku industri tembakau? Lebih lanjut Mendag menjelaskan, Kemendag juga akan berkoordinasi dengan pelaku industri tembakau agar industri tembakau melakukan program kemitraan dengan petani.
-
Dimana Menteri Pertanian berkunjung? Pada Jumat, 4 Oktober 2024 lalu, Kementerian Pertanian melalui Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melakukan kunjungan kerja ke Desa Sekarsari, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang.
-
Apa solusi Kementan untuk petani di Wajo? Mengatasi kekurangan pengairan dampak El Nino, Kementerian Pertanian (Kementan) maksimalkan fungsi embung menjadi solusi.
Menurut Wisnu, seharusnya Pemerintah mampu memahami kondisi petani tembakau saat ini. Di mana pada tahun 2016, kata Wisnu, tanaman tembakau tidak banyak terserap oleh pabrikan rokok dikarenakan anomali cuaca. Akibat anomali cuaca, gagal panen sekitar 50-60 persen, masih tersisa 40 persen yang tidak terserap industri hasil tembakau (IHT).
Fakta tersebut menurut Wisnu yang tidak dipahami secara utuh oleh Kementan. Itulah bukti bahwa pak Agus tidak pernah hadir di tengah-tengah petani tembakau, hanya menerima laporan dari kepentingan-kepentingan perusahaan multi national corporate (MNC) yang memiliki keuntungan besar dalam masuknya impor tembakau.
"Dalam konteks itu, Kementan tidak hadir melalui proteksi petani tembakau. Berarti Menteri Pertanian gagal paham mengenai visi Nawacita Presiden Jokowi," ujarnya.
Mengenai dalih Kementan yang menyatakan bahwa tembakau impor tidak bisa ditanam di Indonesia, mengingat tembakau impor yang selalu dibutuhkan IHT. Bagi Wisnu, itu adalah alasan klasik. Sejatinya, kata Wisnu, itu adalah kartel impor oleh MNC IHT agar mendapatkan keuntungan besar.
"Kartel impor tembakau merupakan bentuk pendzaliman mereka terhadap penderitaan petani tembakau," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kebijakan ini dinilai tidak hanya berdampak pada industri hasil tembakau.
Baca SelengkapnyaPetani termbakau tegas menolak aturan-aturan yang berdampak pada mata pencariannya.
Baca SelengkapnyaKebijakan tersebut dinilai berdampak signifikan terhadap keberlangsungan industri tembakau nasional dan nasib petani.
Baca SelengkapnyaDewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPD APTI) Jawa Barat, Nana Suryana dengan tegas menyatakan tak setuju terhadap kebijakan tersebut.
Baca SelengkapnyaAsosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan Jawa Timur menilai, Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 mengalami cacat proses.
Baca SelengkapnyaSamukrah mengingatkan bahwa terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertembakauan.
Baca SelengkapnyaHal ini karena aturan produk tembakau di RPP Kesehatan dinilai tak sejalan dengan UU yang menaungi bidang pertanian.
Baca SelengkapnyaAPTI menilai ketentuan tentang kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK akan merugikan industri tembakau.
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur Jawa Tengah mengatakan sangat fluktuatif dan bergantung terhadap cuaca.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Megawati ketika pidato dalam penutupan Rakernas V PDIP, di Ancol, Jakarta Utara
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan, Zulkifli Hasan melakukan pertemuan dengan petani tembakau di Kudus
Baca SelengkapnyaPetani tembakau meminta Kemenkes agar aturan produk tembakau di RPP Kesehatan untuk diatur terpisah.
Baca Selengkapnya