PUPR Siapkan Rp 16 T untuk Program FLPP 2021 dan Direncanakan Rp 23 T di 2022
Merdeka.com - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Eko D Heripoerwanto mengatakan, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 16,6 triliun untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dana tersebut untuk membiayai sebanyak 157.500 unit di 2021.
"Jadi di tahun 2021 ini selama beberapa waktu terakhir, kami selalu memberikan sinyal kepada para pengembang, dan perbankan yang memfasilitasi pembiayaan perumahan yakni KPR bersubsidi. Bahwa tahun 2021 dianggarkan untuk FLPP sebanyak 157.500 unit, anggarannya sebesar Rp 16,6 triliun," kata Eko dalam Proyeksi Arah Properti 2021, Rabu (24/2).
Selanjutnya, untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) untuk sementara ini dianggarkan 218 unit dengan anggaran Rp 8,7 miliar. Namun dalam perkembangan selanjutnya, BP2BT bisa diekspansi kembali hingga 60.000 unit.
-
Apa saja yang dibangun Kementerian PUPR untuk air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Apa yang akan dibangun dengan anggaran Rp16 triliun di IKN? 'Dugaan saya secara politik ini adalah komitmen prabowo terhadap IKN, setelah Pak Jokowi selesai nanti. Tapi disisi lain secara realitas uangnya juga enggak ada, nggak banyak uang yang bisa diinvestasikan ke situ,' Eko menilai anggaran sebesar Rp16 triliun paling tidak hanya bisa membangun kantor para menteri.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Gimana KKP bantu Rumah Puspita? Selain itu, melalui dukungan dan fasilitasi penguatan legalitas, mutu produk, pemberdayaan usaha, promosi dan pemasaran, Rumah Puspita diharapkan dapat berperan untuk meningkatkan produksi dan kapasitas usahanya secara berkelanjutan.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
"Ini sangat tergantung dalam 1-2 bulan ke depan apakah permintaan terhadap BP2BT ini cukup, begitu ada permintaan yang cukup kita langsung tambahkan jumlah unit yang bisa nantinya dibutuhkan masyarakat," ujarnya.
Eko menambahkan, bahwa di 2022, FLPP akan disediakan sebanyak 200.000 unit dengan anggaran Rp 23 triliun. Namun, kata Eko, rencana tersebut masih dalam tahap kajian, begitupun dengan BP2BT dan SBUM-nya juga demikian.
"Sampai dengan nanti tahun 2022 bagi teman-teman yang berancang-ancang untuk mulai kembali lagi di bisnis properti, jika saat ini belum memungkinkan maka di tahun 2022 kita sudah siapkan," pungkasnya.
Data PUPR: Penyaluran Dana FLPP Capai Rp47,82 Miliar per 19 Februari 2021
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mencatat penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 19 Februari 2021 tercatat 443 unit senilai Rp47,82 miliar.
"Bank pelaksana satu per satu sudah mulai menyalurkan dana FLPP tahun ini. Target penyaluran yang tinggi tahun ini mengharuskan bank pelaksana dan PPDPP bekerja lebih keras. Namun kuantitas tidak akan mengalahkan kualitas," ujar Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin dikutip dari Antara, Jumat (19/2).
Menurut Arief, dana FLPP ini disalurkan oleh BRI sebanyak 211 unit, Arthagraha sebanyak 23 unit, Bank Kalsel sebanyak 3 unit, BJB sebanyak 110 unit, Bank Jambi sebanyak 80 unit, Bank Sulselbar sebanyak 11 unit dan Bank Jambi Syariah sebanyak 5 unit rumah.
Akhir pekan ke-3 Februari 2021 penyaluran dana FLPP per Jumat (19/2) tercatat sebanyak 443 unit dengan nilai Rp47,82 miliar atau senilai 0,28 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 157.500 unit. Sehingga total penyaluran dana FLPP tahun 2010 – 2021 sebanyak 765.298 unit senilai Rp55,64 triliun.
PPDPP saat ini sedang menggalakkan 'Peduli Rumah Berkualitas' kepada semua pelaku pembangunan perumahan. "Kami berharap bank pelaksana komitmen untuk memastikan hal tersebut sebelum dilaksanakan akad KPR," kata Arief.
'Peduli Kualitas Rumah' sebagai bentuk tekad dari Kementerian PUPR melalui PPDPP untuk terus mengawal dan mewujudkan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sebagai informasi, akhir 2020, PPDPP meluncurkan Sistem Pemantauan Konstruksi alias SiPetruk. Aplikasi ini Aplikasi berbasis Android yang berfungsi merekam proses Pemeriksaan Persyaratan Keselamatan, Kesehatan, Kemudahan, Kenyamanan dan Tata Bangunan sesuai dengan ketentuan.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Basuki mengatakan bahwa masyarakat yang meminati bantuan pembiayaan perumahan FLPP untuk tahun ini masih banyak.
Baca SelengkapnyaTahun 2024 ini BP Tapera ditargetkan menyalurkan dana FLPP sebanyak 170.000 unit rumah dengan nilai Rp13,72 triliun.
Baca SelengkapnyaSelain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, usulan suntikan moda negara Rp1,89 triliun ini sangat dibutuhkan untuk pembiayaan 166 ribu unit rumah target pemerintah pada 2024.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca SelengkapnyaKementerian PKP memiliki rencana untuk meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800.000 unit.
Baca SelengkapnyaPenambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 34 ribu unit rumah subsidi sampai kini belum terealisasi.
Baca SelengkapnyaBP Tapera diamanahkan untuk menyalurkan sebanyak 166.000 unit senilai Rp21,6 triliun melalui Kementerian Keuangan
Baca SelengkapnyaHashim mengaku telah ditunjuk langsung oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi pemerintahan baru.
Baca SelengkapnyaDalam rentang waktu 2010 hingga Juli 2023, program FLPP telah mendukung kepemilikan rumah sebanyak 1.289.748 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaKebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.
Baca Selengkapnya