Siap-siap, Pemerintah Akan Batasi Konsumsi BBM Bersubsidi

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi - Ma'ruf Amin akan menerapkan pembatasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti premium dan solar. Ini dilakukan agar penyalurannya tepat saran dengan jumlah yang wajar.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto menyebut bahwa Pertamina sudah menerapkan digitalisasi penyaluran BBM hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mencatat jumlah BBM yang disalurkan dan identitas pembeli.

"Untuk pembelian BBM juga gitu (digitalisasi), karena kita punya data, Pertamina beberapa sudah online," kata Djoko di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/1).

Menurut Djoko, dengan penerapan digitalisasi SPBU‎, data penyaluran BBM bisa dicatat dengan tepat, sehingga jumlah BBM bersubsidi yang disalurkan bisa dibatasi untuk setiap kendaraan. Sehingga BBM bersubsidi dikonsumsi dengan jumlah yang wajar.

"Jam 1 pagi kendaraan X beli sekian ratus liter, kami ada datanya belum dipublish," tutur Djoko.

Untuk menerapkan pembatasan penjualan BBM bersubsidi, Djoko akan berkonsultasi dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) terkait kebutuhan BBM ‎yang wajar pada kendaraan.

"Nanti akan kita lihat untuk mobil ini kapasitas berapa kita tanyakan ke Gaikindo. Misal bus Sumatera Jawa, kita kaji dikasih berapa," tandasnya.

Preman Kuasai BBM Subsidi untuk Nelayan

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menceritakan penyebab nelayan tangkap ikan kerap kesulitan mendapat akses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Salah satu penyebabnya yaitu BBM dikuasai para preman wilayah.

Para preman ini bahkan kekuatannya lebih besar dari tentara dan polisi atau pemangku kebijakan setempat.

"Mereka (nelayan) itu akan berhadapan dengan preman-preman yang memegang wilayah," kata Edhy dalam pembukaan Pertemuan Regional ke-2 Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna di Mina Bahari IV, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).

Edhy menyebut kasus BBM hilangnya BBM bersubsidi di wilayah bukan isu baru. Solusi berupa Solar Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) sudah pernah dilakukan. Hanya saja, saat SPBN berdiri, tidak bertahan lama.

Kondisi ini pernah dialami Edhy di daerah pemilihannya saat jadi anggota dewan. "Setelah berdiri malah tetap juga nelayan enggak kebagian (BBM bersubsidi)," ujar Edhy.

Dia mencurigai ada 'pemain' dalam kasus ini. Namun dia belum bisa memastikan kasus ini permainan antara pengirim atau pemilik SPBN di lokasi tersebut. Sebab nelayan di sekitar itu susah mendapatkan BBM bersubsidi.

"Saya tahu kok hilangnya kemana, dikirim (baru) sekali," ucap Edhy.

Reporter: Pebrianto

Sumber: Liputan6.com