Sri Mulyani: Akuntabilitas anggaran harus fokus pada hasil, bukan melulu pada proses
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 dengan tema akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara untuk Indonesia sejahtera.
Dalam rakernas tersebut, dia meminta agar Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga (K/L) bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan juga memperbaiki perencanaan pelaksanaan dari penggunaan anggaran dan dari sisi akuntabilitas.
"Presiden Jokowi telah mengarahkan bahwa akuntabilitas difokuskan kepada hasil dan dampaknya kepada kesejahteraan masyarakat bukan melulu pada proses. Dan bagaimana kita mematuhi aturan tapi tidak mencapai tujuan yang kita hendak capai," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Kamis (14/9).
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Bagaimana Kemendagri mendorong kinerja TP PKK? Tri menegaskan kepada Pj. Ketua TP PKK yang dilantik agar dapat meningkatkan kinerja para pengurus dan kader PKK di daerahnya masing-masing.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN ingin menjadi lebih profesional? 'Dalam rangka kesinambungan organisasi serta penerapan sistem merit yang diharapkan mampu membawa Kementerian ATR/BPN untuk menjadi lebih profesional,' kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Kenapa Kemendagri minta kepala daerah evaluasi pengendalian inflasi? 'Kalau [daerah] tetangganya bisa [inflasinya terkendali], kenapa sebelahnya tidak bisa? Jadi mohon perhatiannya untuk bisa kerja kerasnya memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan dan melakukan upaya-upaya,' ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5).
Dia mengingatkan agar pemerintah daerah atau kementerian dan lembaga (K/L) tidak cepat senang jika mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, setiap institusi negara harus terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
"Kita juga harus fokus untuk tidak membebani dari segala proses untuk mencapai tujuan dengan berbagai macam ketentuan dan persyaratan birokrasi yang akhirnya bukan untuk mencapai tujuan tapi malah menambah beban birokrasi," imbuhnya.
Sri Mulyani berharap dengan adanya rakernas ini, pemerintah bisa bekerja sama dalam mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkualitas dan menumbuhkan kultur pengelolaan keuangan negara yang baik.
"Saya berharap, pemda maupun kementerian dan lembaga bisa membuat pelaporan yang mengikuti standar internasional. Karena yang kita lakukan bukan hanya untuk pemerintah tapi juga masyarakat," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Opini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana
Baca SelengkapnyaEvaluasi SAKIP tahun 2023 difokuskan pada pengentasan kemiskinan.
Baca SelengkapnyaDengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan tengah mengoptimalkan penerimaan melalui aset negara.
Baca SelengkapnyaKendati banyak negara yang kolaps, Sri Mulyani sangat bersyukur karena Indonesia masih mampu menjaga APBN dengan sehat.
Baca SelengkapnyaTugas BPKP bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Baca SelengkapnyaPidato penutup Menkeu disambut dengan standing applause para anggota Banggar DPR RI yang hadir.
Baca SelengkapnyaMisbakhun menyinggung soal Asta Cita atau visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang.
Baca SelengkapnyaMenurut BPK, keberhasilan Kementan dalam mendapat WTP telah memenuhi empat kriteria kepatutan.
Baca SelengkapnyaMelalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca Selengkapnya