Sri Mulyani apresiasi DJP sukses tagih pajak Google, minta kejar perusahaan sejenis
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberi sinyal bahwa Google akhirnya telah membayar tunggakan kewajiban pajaknya. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengapresiasi kesepakatan yang berhasil dicapai oleh DJP dengan Google.
"Tentu menghargai bahwa pada akhirnya telah dicapai kesepakatan diantara DJP dengan Google," kata Menteri Sri Mulyani, di Kantornya, Jakarta, Kamis (30/11).
Perempuan yang akrab disapa Ani tersebut mengungkapkan, kesepakatan antara DJP dengan Google telah melalui proses dan waktu yang cukup lama. "Ini adalah suatu proses yang cukup panjang bagi kami dan DJP di dalam melakukan berbagai macam negosiasi bagaimana cara memajaki," ujarnya.
-
Bagaimana Anjani memulai bisnis? Awal Berbisnis Pada 2018 saat awal-awal merintis bisnis, Anjani hanya menjual jilbab.
-
Siapa yang menandatangani perjanjian kerja sama? Pada akhir acara penandatangan Nota Kesepahaman serta Perjanjian Kerjasama ditandatanganisecara langsung oleh Dekan FH UMY dan Ketua PTUN Yogyakarta.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Apa profesi Sri Mulyani saat ini? Hingga saat ini, Ia mesih menjabat sebagai menkeu selama dua periode kepemimpinan Jokowi di Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.
-
Kapan penandatanganan kerja sama BPJS Ketenagakerjaan? Sinergi ini dikukuhkan lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara serentak di dalam rangkaian Rakernas Kadin yang digelar beberapa waktu lalu.
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
Prinsip-prinsip perpajakan untuk Google merupakan langkah awal dan akan dijadikan sebagai patokan memajaki perusahaan atau bisnis sejenis. "Referensi yang bisa kita gunakan untuk institusi-institusi lain yang kita lihat memiliki model bisnis yang sama. Dan ini juga akan memberikan kepastian usaha bagi semuanya."
Meski demikian, dia menegaskan bahwa kesepakatan ini masih memerlukan perhitungan lebih lanjut. Sebab, Google sudah bertahun-tahun menunggak pajak.
"Yang kita diskusikan saat ini adalah kewajiban pajak dari Google tahun 2015 yang lalau, jadi masih ada beberapa tahun ke depan yang masih akan kita hitung."
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pajak merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari bangsa dan negara. Pembayaran pajak seharusnya tidak membutuhkan upaya dan kesulitan.
Baca SelengkapnyaSejak tahun 2019 hingga akhir Kuartal I 2024 BRI telah menyetorkan Rp192,06 triliun kepada kas negara.
Baca SelengkapnyaAturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.
Baca SelengkapnyaPLN meraih penghargaan kategori Grup Pembayar Pajak Terbesar dari Direktorat Jenderal Pajak.
Baca SelengkapnyaStigma tersebut tak lepas dari konsekuensi keuangan negara sebagai instrumen politik.
Baca SelengkapnyaDengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia
Baca SelengkapnyaGanjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menekankan pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara.
Baca SelengkapnyaSetoran PPN dari pelaku PMSE tahun 2023 Rp3,15 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut diperoleh dari 163 perusahaan pemungut.
Baca SelengkapnyaProses mencapai target penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Baca SelengkapnyaManfaat Pajak tak hanya berbentuk infrastruktur. Subsidi yang diberikan pemerintah hingga bantuan sosial, merupakan manfaat dari pajak.
Baca Selengkapnya