Standar BBM di Indonesia Lebih Rendah Dibanding Malaysia Hingga Thailand
Merdeka.com - Pemerintah diusulkan agar sudah memulai meninggalkan penjualan bahan bakar minyak (BBM) dengan tingkat RON di bawah 90. Usulan itu disampaikan Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto.
Sugeng berpendapat, dengan meninggalkan konsumsi BBM dengan RON rendah, maka selaras dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 tahun 2017, tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O.
"Menurut saya pertengahan tahun depan lah paling lambat (Pertalite dan Pertamax dihapus), dikonsolidasikan bertahap," tegas Sugeng.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Mengapa Pertamina turunkan harga BBM? 'Harga BBM nonsubsidi setiap bulannya per tanggal 1 mengalami penyesuaian harga pasar, namun dapat kita sampaikan bahwa harga BBM Pertamina paling kompetitif untuk menjaga daya beli masyarakat,' ucap VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso.
-
Kenapa Pertamina turunkan harga BBM? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Kapan Pertamina turunkan harga BBM? Pada periode 1 November 2023, Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian turun harga untuk Pertamax Series dan Dex Series.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Kenapa Pertamina naikkan harga BBM? Harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah yang mengacu pada formula harga yang terbaru.
Sebagaimana diketahui, Pertamina sebagai perusahaan pelat merah pernah menjual premium dengan RON 89. Jenis BBM ini secara perlahan ditiadakan. Masyarakat kemudian beralih ke pertalite dengan RON 90. Jenis BBM ini, dan solar, yang kemudian diberikan subsidi oleh pemerintah.
Lantas, bagaimana penjualan BBM di negara tetangga Indonesia?
Di Malaysia, tingkat oktan yang dijual kepada masyarakat yaitu RON 95, dan RON 97, dan Diesel Euro 5. Di Singapura, masyarakat membeli BBM dengan tingkat RON 98, dan RON 95 dan Diesel. Terakhir, BBM di Thailand yang dijual yaitu RON 91, RON 92 dan RON 95.
Usulan agar penghapusan penjualan pertalite ditanggapi positif oleh Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan. Hanya saja, untuk merealisasi usulan tersebut pemerintah dan DPR dituntut mempertimbangkan berbagai aspek.
"Saya kira usulan ini bagus, memang kita harus meningkatkan kadar RON BBM kita," kata Mamit kepada merdeka.com, Kamis (15/9).
Bahkan menurut Mamit, BBM jenis pertalite yang saat ini disubsidi pemerintah tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat 2 pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang.
Dalam aturan tersebut diatur bahwa cetus api (bensin) dengan parameter RON minimal 91, kandungan timbal minimum tidak terdeteksi, dan kandungan sulfur maksimal 50 ppm. Sementara tingkat RON pada pertalite yaitu 90.
Kendati pertalite masih berada di bawah ketentuan standat peraturan Menteri LHK, hal tersebut tidak menjadi dalih pemerintah menghilangkan BBM jenis pertalite. Sebab, harga BBM dengan RON di atas 90 masih cukup tinggi, sehingga hal tersebut akan sangat berdampak terhadap masyarakat.
"Apalagi jika sampai pertamax dihapuskan. Jadi saya kira kita bertahap dulu, RON 90 dihapuskan jika masyarakat sudah siap dan pastinya pemerintah juga siap dengan dana subsidi atau kompensasi," ujarnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rencana ini dibahas karena BBM oktan tinggi seperti Pertamax meyumbang polusi yang sedikit.
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM sebenarnya telah menetapkan kewajiban penyediaan BBM rendah sulfur sejak Oktober 2018.
Baca SelengkapnyaEddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.
Baca SelengkapnyaWarga mengaku di beberapa SPBU Pertamina sudah tak menjual Pertalite dan kini diganti dengan Pertamax Green 95.
Baca SelengkapnyaPertamax Green 92 nantinya akan masuk dalam barang subsidi jenis BBM khusus penugasan (JBKP) menggantikan Pertalite.
Baca SelengkapnyaPemerintah India dinilai lebih siap dan serius dalam penanganan kualitas udara.
Baca SelengkapnyaPemerintah dorong produksi BBM rendah sulfur untuk kurangi polusi di Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.
Baca SelengkapnyaJenis bahan bakar solar non subsidi juga mengalami penurunan
Baca SelengkapnyaBBM rendah sulfur yang selama ini diproduksi Pertamina, seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Dex mengandung BBM rendah sulfur dengan 50 ppm.
Baca SelengkapnyaAsap knalpot kendaraan selama ini ternyata penyumbang polusi paling tinggi di Jakarta.
Baca Selengkapnya