Follow
Tak perlu ubah UU, ini solusi atur transportasi online di Indonesia
Merdeka.com - Guru Besar Universitas Sriwijaya, Jonny Emirzon berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu mengubah Undang Undang (UU) No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam menyikapi perkembangan transportasi saat ini. Menurutnya, hukum memang dapat berubah menyikapi perkembangan ini, namun perubahan hukum tidak mudah dilakukan.
"Hukum dapat berubah atas faktor perubahan ekonomi dan teknologi. Namun perubahan hukum juga harus dilihat melalui sudut cost dan benefit," katanya.
Jadi narasumber dalam acara Road Safety Show Keselamatan Untuk Kemanusiaan Tahun 2018 terkait Permasalahan dan Penanganan Transportasi Online di Palembang, Jonny menyampaikan tidak perlu ada revisi UU. Cukup diperbaiki dan cukup melalui PP (Peraturan Pemerintah). Sebab, dalam UULAJ banyak juga PP yang harus dilahirkan.
-
Apa contoh aturan lalu lintas? Contoh aturan lalu lintas banyak sekali. Contohnya antara lain pengemudi kendaraan bermotor harus mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), pengendara sepeda engine harus memakai helm, menaati lampu lalu lintas, dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Apabila Adik akan menyeberang jalan harus melalui tempat penyeberangan jalan seperti jembatan penyeberangan dan zebra cross.
-
Bagaimana peraturan tentang APK di angkutan umum? Larangan pemasangan alat kampanye pada angkutan umum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
-
Kenapa hukum penting untuk masyarakat? Adanya hukum membuat kehidupan sosial masyarakat lebih teratur dan tertib. Berikut adalah tujuan dan fungsi hukum selengkapnya.
-
Bagaimana hukum mengatur pergaulan? Hukum sendiri merupakan aturan yang mengikat dan berlaku untuk semua warga negara. Seluruh kalangan masyarakat, baik para petinggi atau bahkan pemerintah harus tetap menaati hukum yang berlaku di sebuah negara.
-
Bagaimana cara membentuk kata kerja bantu yang menyatakan keharusan? kata kerja bantu yang menyatakan keharusan: harus, mesti, perlu.
-
Siapa yang seharusnya diberi pemahaman tentang aturan? Romi menjelaskan bahwa orangtua dapat memberikan pemahaman kepada anak melalui komunikasi yang bersifat kognitif, serta memperhatikan dampak emosional yang mungkin timbul jika anak tidak melakukan pelanggaran.
Dalam pandangannya, aturan yang diterbitkan-pun harus dengan keadilan dan tidak berpihak (hukum untuk semua dan kebahagiaan), di antaranya bagaimana menimbang, manfaat pemerintah, manfaat masyarakat, manfaat lainnya.
Jonny meyakini, penerbitan aturan dapat efektif jika mencakup 5 hal, di antaranya, peraturan tersebut harus terakomodir, bagus tidaknya peraturan, tingginya kesadaran masyarakat, budaya hukum, dan terakhir fasilitas yang menunjang.
Dalam pandangannya, Sumsel sejauh ini telah melakukan terobosan dengan mengeluarkan regulasi melalui Pergub. Namun ini hanya bersifat sementara.
"Jika bisa ada keberagaman dan badan koridor yang menaungi tiga aspek yaitu aspek filosofi, aspek yuridis, aspek sosiologis sehingga hubungan hukumnya jelas."
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Arah kebijakan pembangunan infrastruktur berupa penguatan konektivitas transportasi darat.
Baca Selengkapnya
Pembatasan kendaraan pribadi di Jakarta bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, mengatasi kemacetan, dan mengurangi emisi gas buang.
Baca SelengkapnyaPeraturan lalu lintas wajib ditaati. Ketahui aturan penting agar terhindar dari denda hingga hukuman penjara.
Baca Selengkapnya
Analis Utama Politik Keamanan LAB 45 Christian Guntur Lebang menjelaskan, infrastruktur digital dan akses internet masih menjadi persoalan utama.
Baca Selengkapnya
Potensi besar sebagai digital hub tak boleh dilepaskan begitu saja.
Baca Selengkapnya
Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menerapkan SPBE.
Baca Selengkapnya