Tenang, Pemerintah Pastikan Gaji PNS Bakal Naik Tahun 2025
Kenaikan gaji akan disampaikan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mengalami kenaikan secara bertahap. Kenaikan gaji akan mencakup profesi seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, serta anggota TNI/Polri.
Meskipun demikian, Suharso tidak mengungkapkan rincian besaran kenaikan gaji tersebut.
“Kenaikan gaji ASN akan dilakukan secara bertahap, terutama untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta TNI/Polri,” kata Suharso.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah mengonfirmasi rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2025, namun belum merinci besaran kenaikan tersebut.
Airlangga menyebutkan bahwa rincian lebih lanjut akan diumumkan pada 16 Agustus 2024.
“Iya (rencana kenaikan), disesuaikan,” kata Airlangga.
Namun tepat hari ini, 16 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membacakan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 beserta Nota Keuangan dalam Sidang Tahunan MPR, tidak sama sekali menyinggung gaji ASN naik di tahun 2025.
Kenaikan gaji PNS diumumkan pemerintahan Prabowo
Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kenaikan gaji PNS pada tahun depan akan diumumkan langsung oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
"(Kenaikan gaji PNS) nanti juga Presiden terpilih akan menyampaikan ya," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, dikutip Rabu (7/8).
Sri Mulyani mengatakan, kenaikan gaji PNS akan berada dalam RAPBN 2025 yang merupakan kesepakatan antara Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Meski demikian, bendahara negara ini tidak menyebutkan berapa besar nilai kenaikan gaji PNS pada 2025 mendatang. Adapun pada 2024, Pemerintah telah menaikkan gaji ASN sebesar 8 persen, pemberian THR dengan tunjangan kinerja 100 persen, serta gaji ke-13.
"Kita nanti akan lihat di dalam APBN, dan kesepakatan dari Presiden terpilih dengan Presiden saat ini," tegas Sri Mulyani.
