Upaya Ditjen PSP Kementan Benahi Pengelolaan Pupuk Bersubsidi

Merdeka.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berharap persoalan pupuk bersubsidi ini dapat ditemukan jalan keluarnya agar kebutuhan pertani berbasis RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) sejalan dengan anggaran yang bisa disiapkan oleh pemerintah.

Mentan SYL menegaskan jika pupuk merupakan persoalan mendasar dalam sistem pertanian Indonesia. keberadaannya berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas pertanian.

"Oleh karena pentingnya keberadaannya, bisa kita bilang pupuk adalah bagian untuk menghadirkan ketahanan pangan agar pertanian lebih baik," tutur Mentan SYL dalam paparannya, Rabu (5/5).

Diakui Mentan SYL, jumlah yang dibutuhkan belum berbanding lurus dengan yang bisa disediakan oleh pemerintah. "Permintaan pupuk bersubsidi besar sekali 24 juta ton, sementara kemampuan kita persiapkan 9 juta ton saja. Jadi, memang bukan langka tapi kuotanya kurang," ujar dia.

Ia berharap melalui FGD ini dapat ditemukan jalan keluar agar persoalan pupuk bersubsidi ini dapat diatasi. Sebab, kata dia, selama ini lembaganya hanya mengusulkan pengadaan pupuk bersubsidi berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) yang disusun dari tingkat terbawah.

Untuk pengadaan dan alokasi keuangan, Mentan SYL menyebut merupakan kewenangan Kementerian Keuangan dan distribusinya di bawah komando Kementerian BUMN. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy memaparkan alternatif perbaikan tata kelola pupuk bersubdi.

Langkah pertama, kata Sarwo Edhy yakni menetapkan jumlah petani penerima subsidi yang menguasai lahan paling luas 1 hektar. "Kedua, memilih komoditas prioritas yang mendapatkan subsidi pupuk, ketiga memilih jenis pupuk tertentu yang disubsidi," terang Sarwo Edhy.

Langkah keempat menurutnya menambah jumlah penyuluh, Tim Verval Kecamatan serta memberikan dukungan infrastruktur BPP Kecamatan (Komputer, laptop, akses internet).

"Kebutuhan anggaran subsidi bila kriteria penerima yang mengusahakan lahan kurang dari 1 hektar maka Rp32,46 triliun. Kebutuhan pupuk 12,07 ton, jumlah petani 12,7 juta berdasarkan NIK," ujar Sarwo Edhy.

Selain itu, untuk mengatasi persoalan pupuk bersubsidi juga Sarwo Edhy berharap agar ke depan penebusan pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sistem biometric. "Dengan teknologi wajah kita sudah tahu luasan lahan, berapa butuh pupuk dan lainnya," papar dia.Pada kesempatan itu Sarwo Edhy menjelaskan jika pada tahap perencanaan setidaknya ada tiga tahapan yang dilakukan. Pertama yakni penyusunan RDKK oleh kelompok tani didampingi penyuluh dan input/validasi dalam sistem eRDKK. Kedua, pertemuan nasional penetapan kebutuhan pupuk dan ketiga penyusunan Permentan.

"DIPA itu ada di Kemenkeu, pelaksanaan ada di PT PIHC. Tugas kami menyiapkan eRDKK kemudian melakukan pengawasan," ujarnya. Sementara untuk pengadaan dan penyaluran, Sarwo Edhy menyebut dilakukan oleh PT PIHC secara tertutup dari lini I-IV hingga sampai ke tangan petani yang terdaftar di eRDKK.

Sedangkan untuk supervisi, monitoring dan pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. "Pengawasan dilakukan oleh tim KP3 (unsur dinas, aparat hukum). Untuk verifikasi dan validasi penyaluran dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai pusat oleh tim Verval melalui dashboard Bank (Penguna Kartu Tani) dan sistem eVerval (KTP)," tutur Sarwo Edhy.

Wakil Direktur PT HIPC, Nugroho Christijanto menegaskan, sejauh ini pihaknya selalu berupaya menyalurkan pupuk bersubsidi seefisien mungkin. "Berdasarkan data alokasi yang telah ditetapkan kami mencoba melakukan floating ke seluruh daerah yang menjadi tanggung jawab kami. Monitoring kami bisa lakukan secara online (dari Lini I ke Lini II). Dari Lini II ke Lini III kami tingkatkan lagi teknologinya, distributornya siapa, berapa dapat jatah dan lainnya," terang Nugroho.

"Kami juga mengintroduksi sistem informasi niaga. Tujuannya memantau pergerakan barang dari Lini III ke masing-masing kios. Semuanya bermuara pada data alokasi yang ditetapkan awal tahun. Kami pun ketika menerapkan skema penyaluran dan monitoring pupuk bersibsidi ini kami menerapkan sistem cepat, cermat dan akurat," tambah Nugroho.