Wapres JK: Pemerintah Sanggup Anggarkan Rp 571 Triliun untuk DKI Jakarta
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah pusat dan provinsi DKI Jakarta sanggup menganggarkan dana Rp 571 triliun untuk pembangunan perbaikan Ibu Kota dalam kurun waktu 10 tahun.
JK mengatakan, APBD DKI Jakarta saat ini mendekati angka Rp 100 triliun setiap tahunnya, dengan sisa anggaran hampir Rp 15 triliun. Sehingga dengan skema 10 tahun, maka anggaran yang diperlukan untuk proyek tersebut sebesar Rp 57 triliun per tahun.
"APBD-nya DKI Jakarta itu sudah mendekati hampir Rp 100 triliun per tahun, sedangkan kalau kita lihat Rp 570 triliun itu berarti (sekitar) Rp 50 triliun per tahun. Jadi, secara perhitungan itu, DKI sendiri ditambah dengan Pusat itu sanggup melaksanakan," kata JK seperti dikutip Antara.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Apa yang akan dibangun dengan anggaran Rp16 triliun di IKN? 'Dugaan saya secara politik ini adalah komitmen prabowo terhadap IKN, setelah Pak Jokowi selesai nanti. Tapi disisi lain secara realitas uangnya juga enggak ada, nggak banyak uang yang bisa diinvestasikan ke situ,' Eko menilai anggaran sebesar Rp16 triliun paling tidak hanya bisa membangun kantor para menteri.
Konsep pembangunan dalam jangka waktu 10 tahun tersebut, menurut Wapres, menjadi lebih efektif dibandingkan pola pembiayaan infrastruktur saat ini yang dianggarkan 15 persen dari total APBD Pemprov DKI Jakarta.
Apabila tetap menggunakan skema saat ini, yakni dengan mengandalkan 15 persen anggaran infrastruktur, maka untuk mewujudkan DKI Jakarta sebagai kota metropolitan yang sesungguhnya akan memakan waktu sedikitnya 30 tahun dan Indonesia akan tertinggal dengan negara-negara ASEAN lainnya.
"Kalau dengan pola sekarang, yang hanya diberikan biaya infrastruktur dan sebagainya hanya 15 persen, itu 30 tahun belum tentu Jakarta akan sama dengan Bangkok dan Kuala Lumpur. Jadi DKI, Jabodetabek ini, harus menjadi metropolitan yang betul dalam 10 tahun," jelasnya.
Pembangunan DKI Jakarta, sebelumnya dikatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, memerlukan perbaikan antara lain di sektor transportasi, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan perumahan.
Di sektor transportasi, Anies mengatakan dalam 10 tahun akan berupaya memperpanjang jalur MRT dari saat ini 16 Km menjadi 223 Km, jalur LRT dari kini 5,8 Km menjadi 116 Km, serta jalur TransJakarta dari sekarang 431 Km menjadi 2.149 Km.
Penyediaan kebutuhan air bersih di Jakarta juga menjadi prioritas perbaikan pembangunan, dari saat ini cakupannya 60 persen akan dioptimalkan menjadi 100 persen ketersediaan air bersih.
Selanjutnya terkait pengelolaan air limbah, Pemprov DKI Jakarta memproyeksikan dapat mengolah 81 persen air limbah, yang saat ini baru 14 persen dikelola dengan baik.
Sementara itu di bidang perumahan, Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan menambah 600 ribu unit rumah baru. Kemudian terkait perlintasan kereta sebidang, Anies mengatakan akan ada jalur rel kereta sepanjang 27 Km yang akan dinaikan agar tidak menjadi penghambat lalu lintas.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaBPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca SelengkapnyaPJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun untuk bertransformasi menjadi kota global.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk efisiensi transportasi dan distribusi logistik sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di daerah.
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaEstimasi total serapan tenaga kerja langsung (direct) secara kumulatif dari penyelesaian 190 PSN tersebut mencapai 2,71 juta orang.
Baca SelengkapnyaHeru mengundang para investor untuk berinvestasi di Jakarta
Baca SelengkapnyaKeberlanjutan pembangunan IKN merupakan program Non Quick-Win.
Baca Selengkapnya