Warga Miskin Indonesia Bertambah 13 Juta Orang, Bagaimana Solusi dari Pemerintah?

Merdeka.com - Sebanyak 13 juta masyarakat kelas menengah bawah di indonesia yang turun level menjadi miskin. Hitungan ini merujuk pada laporan world bank East Asia and The Pacific Economic Update October 2022, Jumat (30/9).

Penambahan masyarakat miskin di Indonesia karena adanya perubahan basis perhitungan yang dilakukan world bank yakni berdasarkan purchasing power parities (PPP) 2017, sementara basis perhitungan yang lama PPP 2011.

Pada PPP 2017, bank dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem yaitu USD 2,15 per orang per hari. Sebelumnya di PPP 2011 hanya USD 1,90 per hari.

Kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi instrumen pemerintah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia pada 2023.

“Upaya kita mengidentifikasi masyarakat miskin melalui survei Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek) sehingga semua instrumen APBN kita bisa jauh lebih fokus kepada kelompok miskin,” katanya.

Sri Mulyani menjelaskan instrumen APBN akan semakin optimal dalam menekan angka kemiskinan dengan upaya perbaikan data yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu melalui Regsosek.

Perbaikan Data

Menurutnya, perbaikan data ini akan membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial maupun dana desa dan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik kepada masyarakat secara lebih akurat.

Terlebih lagi, upaya penurunan angka kemiskinan ini juga menjadi tanggung jawab dan target dari seluruh kementerian, lembaga, dan daerah.

“Kalau kita punya langkah yang sama kita berharap ini bisa menurunkan secara jauh lebih sistematik dan akuntabel,” tegasnya.

Target 2023

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menambahkan, target kemiskinan dalam indikator pembangunan tahun 2023 mencapai sekitar 7,5 persen sampai 8,5 persen.

Febrio optimistis target tersebut akan tercapai selama didukung oleh kebijakan-kebijakan yang kuat termasuk perlindungan sosial seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sosial.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa komitmen menekan angka kemiskinan bukan hanya upaya dalam jangka pendek melainkan jangka panjang karena pemerintah harus mempertebal daya tahan masyarakat.

"Ini tentu membutuhkan kerja sama dan kolaborasi yang sangat erat, mulai dari pusat sampai daerah," kata Febrio.