Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memerlukan dana tambahan. Dana penuntasan proyek tersebut membengkak. Kondisi ini membuat Presiden Jokowi mengubah kebijakan.
Pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung kini diizinkan menggunakan APBN. Padahal sebelumnya, Jokowi berjanji tidak akan pakai anggaran negara.
Motion Grafis Magang: Muhammad Zacky Maulani
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta masyarakat tidak khawatir APBN jadi jaminan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menegaskan nantinya tidak akan ada subsidi untuk harga tiket kereta cepat.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyatakan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, MRT dan sejumlah moda transportasi lain akan disubsidi pemerintah.
Baca Selengkapnya
PT KCIC telah menerima pinjaman sebesar USD4,55 miliar yakni sekitar Rp69,33 triliun dari China Development Bank milik pemerintah.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan memberikan subsidi dengan skema PSO (Public Service Obligation) untuk harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi melakukan uji coba operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rabu (13/9).
Baca Selengkapnya
Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.
Baca Selengkapnya
Jokowi ingin masyarakat bisa memilih transportasi sesuai keinginan masing-masing.
Baca Selengkapnya
Proses pendataan masyarakat sudah dimulai, namun Menhub Budi belum tahu berapa jumlah pendaftarnya.
Baca Selengkapnya
Pemerintah daerah dapat meminta bantuan pendanaan APBN untuk membangun moda transportasi massal.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi melakukan uji coba operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Baca Selengkapnya
Peresmian Kereta Cepat mundur satu hari, dari yang direncanakan sebelumnya pada 1 Oktober 2023.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi