Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Bikin Utang Pemerintah Makin Bengkak
PT KCIC telah menerima pinjaman sebesar USD4,55 miliar yakni sekitar Rp69,33 triliun dari China Development Bank milik pemerintah.
PT KCIC telah menerima pinjaman sebesar USD4,55 miliar yakni sekitar Rp69,33 triliun dari China Development Bank milik pemerintah.
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Bikin Utang Pemerintah Makin Bengkak
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Bikin Utang Pemerintah Makin Bengkak
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan jadwal peresmian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) oleh Presiden Joko Widodo dilakukan dalam waktu dekat. Rencananya peresmian kereta cepat pada Jumat, 8 September 2023 mendatang.
Nilai proyek Kereta Cepat ini telah mencapai Rp131 triliun ini dikomandoi oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Melansir dari CNBC, kereta sepanjang 142 kilometer ini akan menghubungkan Jakarta dan Bandung akan melaju dengan kecepatan 350 kilometer per jam.
Saat ini, uji coba sarana dan prasarana telah dilakukan dan berjalan dengan lancar.
Para pejabat juga dikabarkan tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk memperpanjang jalur kereta cepat ke Surabaya.
Jika proyek ini selesai, maka KCJB akan menjadi kereta cepat pertama yang ada di Asia Tenggara.
Ini menjadi bukti nyata upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Kereta berkecepatan tinggi merupakan inisiasi dan menjadi salah satu prioritas Presiden Joko Widodo. Sejak menjabat, ia berupaya menarik beberapa kesepakatan investasi infrastruktur, seperti kereta api layang di Jakarta dan kereta bawah tanah yang dibiayai oleh Jepang.
Awalnya, kereta cepat dibiayai oleh PT Kereta Cepat Indonesia China, sebuah konsorsium perusahaan asal China dan Indonesia yang bertugas membangun proyek kereta api tersebut.
PT KCIC telah menerima pinjaman sebesar USD4,55 miliar yakni sekitar Rp69,33 triliun dari China Development Bank milik pemerintah.
Namun proyek ini terhambat karena mengalami pembengkakan anggaran sebesar USD1,2 Miliar atau setara dengan Rp18,28 triliun.
Karena biaya proyek yang semakin membengkak, Jokowi setuju untuk menggunakan dana negara untuk membantu pembiayaan proyek KCJB.
Dilansir dari The Conversation, menurut Pusat Studi Ekonomi dan Hukum yang berbasis di Jakarta, mengungkapkan keputusan ini dapat meningkatkan utang pemerintah Indonesia yang sudah membengkak akibat biaya-biaya terkait pandemi dan menutupi keuntungan ekonomi jangka pendek.
Bukan tanpa alasan, mengingat para ahli juga merujuk pada kegagalan pembangunan Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka dan proyek perluasan Bandara Internasional Entebbe di Uganda.
Keduanya digambarkan sebagai contoh diplomasi jebakan utang China.
Para ahli memperingatkan Indonesia untuk melakukan negosiasi ulang dengan China guna mengurangi risiko terjerat dalam gagal bayar utang dan menderita kerugian yang lebih besar.
Selain itu, para ahli juga mengatakan jika jumlah penumpang tidak mencukupi, hal ini justru dapat mengimbangi keuntungan lingkungan.
Meskipun kereta listrik mengurangi konsumsi energi dan polusi dibandingkan dengan mobil dan kereta diesel, kereta api yang kurang dimanfaatkan mungkin akan jauh lebih boros.Mengingat jarak Jakarta dan Bandung yang relatif dekat. Hanya berjarak sekitar 150 kilometer, keberadaan jalan tol dapat membuat kereta api cepat kalah bersaing dibandingkan mobil dan jalur kereta api lainnya.
Sementara itu, Profesor dari Universitas Padjadjaran, Arief Anshory Yusuf mengatakan kehadiran kereta cepat akan meningkatkan efisiensi dan mobilitas masyarakat di sekitar kawasan Jakarta dan Bandung.
"Kereta cepat akan menciptakan lebih banyak skala ekonomi dan meningkatkan efisiensi karena mobilitas orang-orang berbakat antara kedua kota lebih tinggi," kata Arief dilansir dari CNBC.
