Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wapres Jusuf Kalla menanggapi rencana amandemen UUD 1945 terkait pengembalian GBHN. JK menyatakan tak masalah GBHN kembali dimasukkan kembali ke dalam UUD 1945. Dengan demikian pembangunan Indonesia lebih terarah di masa depan.

Jika nantinya GBHN dikembalikan ke UUD 1945, capres yang akan bertarung tak boleh lagi membuat satu program. GBHN akan dijadikan acuan dalam penentuan visi misi.

Sementara itu Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan amandemen UUD 1945 ini terbatas pada GBHN. Zulhas mengimbau masyarakat tak perlu khawatir dengan amandemen yang sifatnya terbatas ini.

VIDEO: Reaksi Jokowi Soal Putusan MK, Gibran Bisa Jadi Cawapres
VIDEO: Reaksi Jokowi Soal Putusan MK, Gibran Bisa Jadi Cawapres

Presiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres

Baca Selengkapnya
Gerindra soal Wacana Panja Netralitas Polri: Tidak Masuk Akal
Gerindra soal Wacana Panja Netralitas Polri: Tidak Masuk Akal

Tidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.

Baca Selengkapnya
Titi Anggraini soal Putusan MK: Pemilih Tidak Harus Berhadapan dengan Calon dari Koalisi Obesitas
Titi Anggraini soal Putusan MK: Pemilih Tidak Harus Berhadapan dengan Calon dari Koalisi Obesitas

Anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan, putusan MK tersebut langsung berlaku di Pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya
Gibran ‘Slepet’ Cak Imin soal Tumpengan di IKN, Ini Pembelaan PKB
Gibran ‘Slepet’ Cak Imin soal Tumpengan di IKN, Ini Pembelaan PKB

PKB tidak ada perubahan sikap terhadap IKN, meski Cak Imin menjadi Cawapres dari Anies.

Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran Disinggung Ganjar, Ini Aturan Wali Kota dan Menteri Maju Pilpres Tak Harus Mundur
Prabowo-Gibran Disinggung Ganjar, Ini Aturan Wali Kota dan Menteri Maju Pilpres Tak Harus Mundur

Menurut Ganjar, risiko pejabat publik yang nyapres tidak mundur amat besar. Terlebih, ujarnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Baca Selengkapnya
Ganjar Harap Kuota Waktu Debat Diperbanyak, Ini Alasannya
Ganjar Harap Kuota Waktu Debat Diperbanyak, Ini Alasannya

Jika format debat diubah, maka perubahan itu pada segi kuota waktu bukan kuota pertanyaan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Akui Tak Akan Kampanye, Ganjar: Sangat Hormat, Apalagi Semua Netral
Jokowi Akui Tak Akan Kampanye, Ganjar: Sangat Hormat, Apalagi Semua Netral

Terlebih, kata Ganjar, semua pihak juga ikut netral dalam menghadapi pemilu serentak 2024.

Baca Selengkapnya
JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri
JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri

JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Ganjar Pilih Berada di Luar Pemerintahan Ketimbang Gabung jadi Menteri Prabowo-Gibran
Ganjar Pilih Berada di Luar Pemerintahan Ketimbang Gabung jadi Menteri Prabowo-Gibran

Ganjar Pranowo lebih memilih berada di luar pemerintahan dibanding mengisi jabatan menteri Kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Jokowi Benar-Benar Tak Ikut Kampanye, Ini Respons Ganjar
Jokowi Benar-Benar Tak Ikut Kampanye, Ini Respons Ganjar

Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Ganjar: Menteri dan Kepala Daerah Tak Wajib Mundur saat Ikut Pilpres Berisiko Penyalahgunaan Kekuasaan
Ganjar: Menteri dan Kepala Daerah Tak Wajib Mundur saat Ikut Pilpres Berisiko Penyalahgunaan Kekuasaan

Menurut Ganjar, pemberlakuan aturan tersebut dianggap dapat membuat makna pemilu yang luber-jurdil berpotensi tidak terealisasi.

Baca Selengkapnya