4 Kabar bohong yang pernah bikin geger Indonesia, ini faktanya

Jual Bali demi bayar utang

Salah satu akun Facebook bernama Sandy Yah memposting link berita dengan tulisan "Jika Rakyat Mengijinkan Daerah Bali Kita Jual Untuk Bayar Utang" pada Oktober 2017. Namun link berita tersebut dihapus dan adminnya menghilang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung menepis kabar tersebut. Dia menyampaikan klarifikasi melalui akun resmi Instagramnya. Sri Mulyani mengatakan ke depan akan menempuh jalur hukum bagi pelaku penyebar berita hoaks ini.

"Pada bulan Oktober 2017 telah beredar berita fitnah/hoax tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang seolah-olah mengeluarkan pernyataan 'Jika Rakyat Mengijinkan Daerah Bali Kita Jual Untuk Bayar Hutang'. Link berita tersebut telah dihapus dan adminnya juga telah menghilang.

Namun demikian, sebuah akun FaceBook bernama Sandy Yah, pada tanggal 10 Agustus 2018 mengunggah screen shot berita tersebut dan mendapatkan banyak tanggapan serta share. Berita tersebut adalah FITNAH KEJI dan TIDAK BENAR!

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak untuk diperjualbelikan. NKRI sejak diproklamirkan oleh Pendiri Bangsa kita, terus kita jaga kedaulatan dan kemerdekaannya dengan membangun sampai ke pelosok negeri - untuk menciptakan rakyat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Itu adalah mandat konstitusi UUD 1945 yang kita jalankan secara konsisten dan penuh kesungguhan. Keuangan Negara, APBN termasuk kebijakan utang negara selalu kita jaga dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab - Keuangan Negara, APBN dan utang negara dibahas dan disetujui oleh DPR dalam bentuk UU APBN, dan diperiksa dan diaudit oleh BPK dan dipertanggungjawabkan di depan DPR. Semua informasi, data dan kebijakan dibahas secara terbuka dan disampaikan secara transparan kepada publik melalui website Kemenkeu. Masyarakat harus semakin hati-hati dan jangan percaya kepada berita fitnah dan berita palsu serta tidak benar seperti di atas.

Peredaran berita FITNAH dan TIDAK BENAR tersebut sengaja dilakukan untuk menyerang Pemerintah, kebijakan Fiskal dan Keuangan Negara secara tidak berdasar, dan untuk menyerang pribadi Menteri Keuangan RI. Tindakan hukum bagi pembuat dan pengedar berita HOAX akan dilakukan terhadap Pemilik akun bernama Sandy Yah yang mengedarkan berita FITNAH dan TIDAK BENAR."

Kabar pesawat Citilink hilang kontak

Pesawat Citilink sempat dikabarkan hilang kontak. Pesawat QG 801 rute Semarang - Surabaya ini dikabarkan mengalami emergency selama penerbangan di ketinggian 10.000 ft. Kabar tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak maskapai Citilink.

VP Corporate Secretary & CSR PT Citilink Indonesia, Ranty Astari Rachman, mengatakan pihaknya menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar.

Humas AirNav Indonesia, Yohanes Sirait, menceritakan kronologi kasus pesawat Citilink ini. Pada pukul 11.13 WIB AirNav Indonesia Semarang menerima laporan dari CTV801 rute SRG-SUB airborne dan melaporkan menangkap sinyal emergency di frequensi 121.5Mhz hingga melewati ketinggian 8000 ft.

"Jadi bukan pesawat tersebut yang mengalami emergency, tetapi pesawat menerima sinyal emergency. Sesuai dengan prosedur, penerbang kemudian melaporkan kepada AirNav Indonesia. Pada kesempatan pertama, kami kemudian melaporkan kepada personil SAR Semarang perihal tersebut," ujarnya.

Pada pukul 11.18 WIB, lanjutnya, Laporan Pilot Citilink 801 setelah passing 10.000 ft sudah tidak mendeteksi signal tersebut.

Kabar gempa Lombok lebih kuat juga hoaks

Wilayah Lombok dan sekitarnya dilanda gempa berkekuatan 6,4 SR pada 29 Juli 2018. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB hingga Selasa (31/7) mencatat sebanyak 17 orang meninggal dunia dan 401 korban luka-luka. Belum lagi gempa susulan mencapai ratusan kali membuat warga makin resah.

Di tengah keresahan warga, isu gempa Lombok yang memicu aktifnya megathrust di Selatan Jawa dan Selat Sunda tersebar di media sosial. Isu ini beredar setelah video wawancara dengan Kabag Humas BMKG mengenai potensi terjadinya gempa Jakarta 8,7 SR yang kembali ramai pasca terjadinya gempa di Lombok.

Menanggapi isu tersebut, akun Twitter Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) mengeluarkan pengumuman dari BMKG yang mengklarifikasi bahwa video yang viral tersebut adalah video mengenai gempa Jakarta 8,7 SR yang sudah lama diberitakan, yakni pada Januari 2018, dan tidak ada hubungannya dengan gempa Lombok akhir Juli lalu.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati pun angkat bicara. Dwikorita menegaskan bahwa isu gempa Lombok yang akan memicu aktifnya gempa megathrust Selatan Jawa - Selat Sunda adalah hoaks. "Itu hoaks, jangan percaya. Tidak benar kalau gempa Lombok akan memicu gempa megathrust Selatan Jawa. Video yang banyak beredar merupakan video lama dan tidak ada hubungannya dengan gempa Lombok," ungkap Dwikorita di Jakarta, Kamis (2/8).

Dwikorita menerangkan, aktivitas gempa Lombok berbeda dengan gempa megathrust. Gempa Lombok dibangkitkan oleh patahan aktif, sedangkan gempa megathrust dibangkitkan oleh aktivitas tumbukan lempeng di zona subduksi. Hingga saat ini, katanya, belum ada cara untuk memprediksi secara tepat kapan, di mana, dan berapa kekuatan yang akan terjadi.

"Potensi gempa kuat di zona megathrust selatan Jawa Barat - Selat Sunda seperti halnya zona Megathust Mentawai adalah hasil kajian yang siapapun tidak tau kapan terjadinya," tuturnya.

Survei Pilpres 2019

Sebuah meme tentang Survei Pilpres 2019 tersebar. Dalam meme tersebut terdapat foto Jokowi dan Prabowo yang menyertakan logo Indo Barometer dengan hasil survei Pilpres 2019 di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan.

Meme tersebut ramai di medsos dan terus menyebar di group-group Whatsapp. Indo Barometer menegaskan meme itu hoaks.

"Hasil survei itu tidak pernah dilakukan oleh Indo Barometer. Secara tegas Indo Barometer menyatakan meme hasil survei Pilpres 2019 tersebut hoaks alias tidak benar," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari.

Menurut Qodari angka-angka itu bukan bersumber dari Indo Barometer. Mereka juga berencana untuk menyeret pembuat meme ini ke ranah hukum.

"Indo Barometer akan mempertimbangkan langkah hukum untuk penyebar meme tersebut. Indo Barometer juga mengimbau kepada para pihak untuk tidak menyebarkan hoax ini," kata Qodari.