4 Negara ini pernah berganti nama
Terdapat beberapa negara yang memutuskan untuk berganti. Negara-negara ini memutuskan berganti nama bukan tanpa alasan.
Nama seolah menjadi identitas diri, tidak terkecuali nama suatu negara. Sering nama negara diambil melalu sejarah panjang. Namun faktanya, terdapat beberapa negara yang memutuskan untuk berganti. Negara-negara ini memutuskan berganti nama bukan tanpa alasan.
Perubahan nama dilakukan karena situasi politik atau penyesuaian bahasa. Namun ada juga negara yang berganti nama dengan alasan nama negaranya mirip dengan nama negara lain. Dikutip dari berbagai sumber, berikut negara-negara yang mengubah namanya:
-
Kenapa penyelesaian konflik di Myanmar penting? "Kita berharap persoalan di Myanmar itu segera selesai karena menyangkut kemanusiaan, menyangkut rakyat Myanmar, dan pada kenyataannya memang tidak gampang, sangat kompleks, sehingga memerlukan waktu. Dan itu bisa terjadi kalau semua stakeholders yang ada di Myanmar itu mau, memiliki kemauan yang sama untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau ndak, memang sangat sulit," ujar Presiden.
-
Bagaimana Kiran mendapatkan keturunan dari tiga negara? Frits Frederik Seegers menikahi Kartika Sari Dewi Soekarno pada 2005, membuat Kiran memiliki keturunan dari tiga negara: Belanda, Indonesia, & Jepang.
-
Mengapa pemerintah Iran memeriksa bandara? Dilansir Middle East Eye, Sabtu (3/8), menurut sejumlah sumber yang mengetahui penyelidikan dan berbicara kepada the New York Times, aparat keamanan juga memeriksa bandara internasional dan domestik Teheran dengan mengamati rekaman kamera ruang kedatangan dan keberangkatan serta memeriksa daftar penerbangan.
-
Siapa yang terpilih menjadi presiden Iran kesembilan? Kandidat presiden dari kalangan reformis Iran, Masoud Pezeskhian terpilih sebagai presiden Iran kesembilan pada Sabtu (6/7). Dia mengalahkan kandidat dari kelompok konservatif, Saeed Jalili, seperti dilaporkan kantor berita Tasnim.
-
Apa yang dilakukan Rohingya ini? Anggota Polsek Panipahan menemukan 11 orang Rohingya dan 11 Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan menyebrang ke Malaysia secara ilegal.
-
Mengapa petani di Myanmar beralih ke budidaya opium? Gangguan ekonomi, keamanan, dan tata kelola yang terjadi setelah pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada Februari 2021 terus mendorong para petani di daerah terpencil beralih ke opium untuk mencari nafkah.
Swaziland menjadi eSwatini
Sebuah negara di bagian Afrika Selatan memutuskan mengganti nama, Swaziland secara resmi menganti namanya menjadi eSwatini. Hal ini diungkapkan langsung oleh Raja Mswati III, pengantian nama ini bertepatan pada perayaan Kemerdekaan Swazi yang ke-50 tahun dan dirgahayu Raja Mswati III yang turut memasuki usia kepala lima. Ini seperti dikutip dari Time (20/4).
eSwatini' atau 'tanah Swazi' dalam bahasa Swati. Dengan penggantian nama ini, menurut Raja Mswati, perubahan itu menandai pengembalian nama resmi negara Swaziland ke aslinya, eSwati, serta menyimbolkan akhir dari kolonisasi Inggris.
Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo
Sebelum dikenal dengan negara Kongo, terlebih dahulu dikenal dengan sebutan Zaire antara tahun 1971 dan 1997. Setelah itu dunia menyebut nama negara di Afrika bagian Tengah dengan sebutan Kongo.
Negara ini cukup sering melakukan pergantian nama, ada beberapa nama pernah digunakan negara ini dengan alasan kemerdekaan.
Iran
Iran merupakan sebuah negara Timur Tengah yang terletak di Asia Barat Daya. Meski negara ini telah dikenal penduduk lokal sebagai Iran sejak zaman kuno, hingga tahun 1935 Iran masih disebut Persia di dunia Barat. Pada tahun 1959, Mohammad Reza Shah Pahlavi mengumumkan bahwa kedua istilah tersebut boleh digunakan.
Burma menjadi Myanmar
Perubahan nama dari Burma menjadi Myanmar secara resmi dilakukan oleh pemerintahan junta militer pada 18 Juni 1989. Junta militer mengubah nama Burma menjadi Myanmar agar etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara.
Namun perubahan nama ini tak sepenuhnya diakui oleh dunia internasional. Banyak kelompok oposisi dan negara tetap menggunakan nama "Burma" karena tidak mengakui legitimasi pemerintah militer yang berkuasa saat itu.
Bulan April 2016, tidak lama setelah menjabat, Aung San Suu Kyi memberikan klarifikasi bahwa orang asing bisa bebas menggunakan kedua nama tersebut dengan alasan tidak ada aturan dalam konstitusi.