China Izinkan PBB Kunjungi Provinsi Asal Etnis Uighur
China akan menyambut para pejabat PBB yang hendak melawat ke Provinsi Xinjiang, jika mereka mengikuti prosedur yang tepat. Ini terjadi di tengah kekhawatiran global atas tuduhan pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap etnis minoritas Uighur (yang mayoritas muslim) di sana.
China akan menyambut para pejabat PBB yang hendak melawat ke Provinsi Xinjiang, jika mereka mengikuti prosedur yang tepat. Ini terjadi di tengah kekhawatiran global atas tuduhan pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap etnis minoritas Uighur (yang mayoritas muslim) di sana.
"Xinjiang adalah wilayah terbuka, kami menyambut semua pihak, termasuk pejabat PBB untuk berkunjung, asal mereka mematuhi hukum dan peraturan China, dan melalui prosedur perjalanan yang tepat," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lu Kang, Senin 7 Januari 2019, seperti dikutip dari Al Jazeera, Selasa (8/1).
-
Mengapa warga Uighur merasa diperlakukan tidak adil di China? Abdul mengatakan, saat ini terdapat ratusan tempat pengungsian konsentrasi yang mengelilingi pemukiman warga Uighur. Kamp konsentrasi ini diperkenalkan kepada dunia internasional sebagai pusat pendidikan. Namun kenyataannya kamp konsentrasi tersebut ditujukan untuk menghapuskan identitas agama dan bangsa Uighur serta membuat mereka lupa seorang muslim."Penerintah komunis China mengkriminalisasi praktek Islam yang normal," kata Abdul.
-
Apa yang terjadi pada warga Uighur di China yang membuat mereka terpisah dari keluarga? Abdul mengaku mendapat telepon dari kerabat di Shanghai pada September 2017. Menurut Abdul, kerabatnya itu mengabarkan bahwa adiknya diambil dari kamp konsentrasi warga Uighur di China. "Dan kemudian mereka tidak tahu tentang orang tuaku. Itu terakhir kali aku mendengar kabar dari mereka," ujar Abdul ketika menjadi narasumber pada agenda konferensi pers dan dialog publik bertemakan 'Plight of Uyghur and Current Updates' diselenggarakan oleh OIC Youth Indonesia di Marrakesh Inn Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (19/12).
-
Siapa yang menganggap pelanggaran HAM di China terhadap warga Uighur sebagai tindakan pelanggaran HAM? Presiden Organization of Islamic Conference (OIC) Youth Indonesia, Astrid Nadya Rizqita menilai banyak dugaan pelanggaran HAM dalam persoalan warga Uighur."Kalau merujuk pada HAM, kebebasan beragama, itu banyak sekali hal-hal yang melanggar HAM," kata Astrid saat menyampaikan pidato pembukaan di konferensi pers dan dialog publik bertemakan 'Plight of Uyghur and Current Updates' di Marrakesh Inn Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (19/12).
-
Bagaimana cara Indonesia bisa membantu warga Uighur di China? Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip non-intervensi juga bukan berarti hanya bisa diam, tetapi dapat menerapkan mekanisme dialog ataupun diplomasi untuk ikut bersuara dalam permasalahan dunia. "Ini bukan berarti kita diam atau memalingkan kepala. Namun, bukan berarti indonesia juga langsung lantas berangkat ke sana, tapi kita dapat menggunakan mekanisme dialog dan diskusi," ujar Astrid.
-
Apa yang ditemukan di China selatan? Sebuah fosil buaya yang telah punah ditemukan dengan kondisi terpenggal di China selatan.
-
Apa yang menjadi ciri khas dari Masjid Agung Al Munada Darussalam Baiturrahman di Tebet? Bangunan menyerupai perahu inilah yang kemudian menjadi ikon dari masjid tersebut. Tak sedikit juga jemaah yang mengabadikan gambar di sekitar area perahu.
Namun dia memperingatkan para pejabat PBB juga harus "menghindari campur tangan dalam masalah-masalah domestik" dan mengadopsi sikap objektif dan netral.
Pejabat tinggi hak asasi manusia PBB, Michelle Bachelet, pada Desember 2018, mengatakan bahwa kantornya mencari akses ke Xinjiang untuk memverifikasi "laporan yang mengkhawatirkan" tentang kamp-kamp pendidikan ulang yang menampung kaum minoritas Uighur.
Pada Agustus 2018, sebuah panel hak asasi manusia PBB mengatakan telah menerima laporan yang dapat dipercaya bahwa satu juta atau lebih warga Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang ditahan di tempat yang menyerupai "kamp internir besar-besaran".
Aktivis HAM mengatakan etnis minoritas dapat ditahan karena pelanggaran remeh seperti berjenggot panjang atau berkerudung.
Global Times, sebuah surat kabar berbahasa Inggris yang dikelola oleh pemerintah China, melaporkan pada Sabtu 5 Januari bahwa negara tersebut telah mengeluarkan undang-undang baru untuk "men-Sino-kan" Islam dan membuatnya kompatibel dengan sosialisme Tiongkok.
Dalam sebuah langkah yang jarang terjadi, sekelompok 15 duta besar dari negara Barat yang berkedudukan di Beijing, yang dipelopori oleh Kanada, telah mencari pertemuan dengan pejabat tinggi di wilayah Xinjiang, bos Partai Komunis Chen Quanguo, untuk memberikan penjelasan tentang dugaan pelanggaran HAM terhadap Uighur.
Beijing telah meluncurkan kampanye publisitas yang semakin aktif untuk mempertahankan tindakannya di Xinjiang dalam menghadapi protes dari para aktivis, cendekiawan, pemerintah asing, dan pakar hak asasi PBB.
Dalam dua pekan terakhir pada awal 2019, pemerintah China telah mengatur para diplomat dari 12 negara non-Barat untuk mengunjungi wilayah tersebut, serta mengatur perjalanan bagi sekelompok kecil wartawan ke tiga fasilitas, yang disebutnya sebagai pusat pelatihan pendidikan kejuruan.
Di pusat-pusat itu, para siswa Uighur belajar dalam bahasa Mandarin tentang bahaya pemikiran ekstremis dan bernyanyi dan menari untuk wartawan, termasuk membawakan lagu berbahasa Inggris "If You're Happy and You Know it, Clap Your Hands."
Pejabat Xinjiang mengatakan bahwa dalam perjalanan itu bahwa "program deradikalisasi" telah sangat sukses tetapi lebih sedikit orang akan dikirim ke dalam sistem itu di masa depan.
Reporter: Rizki Akbar Hasan
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Mengintip Kehidupan Muslim Uighur di 'Kamp Konsentrasi' China
Sederet Tragedi Kemanusiaan Terbesar di Dunia Sepanjang 2018
Dubes China: Pemberitaan Media Tentang Muslim Uighur Tidak Benar
Klarifikasi Uighur, Dubes China Bilang 'Tiongkok Sahabat Bagi Negara Islam'
Bertemu Dubes China, Muhammadiyah Bahas Diskriminasi Muslim Uighur
Kasus Uighur, RI Harus Tampil Terdepan dan Tak Terbelenggu Investasi China