Dampak UU Anti Muslim India, Imran Khan Ingatkan Dunia Ancaman Krisis Pengungsi
Dampak dari pengesahan UU Kewarganegaraan baru di India, yang dinilai sebagai UU anti Muslim, PM Pakistan Imran Khan mengingatkan dunia akan potensi munculnya ancaman gelombang krisis pengungsi.
Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan menyampaikan jutaan Muslim yang tinggal di India akan dipaksa meninggalkan negara itu sebagai dampak dari UU Kewarganegaraan baru, dan jam malam yang masih berlangsung di wilayah Kashmir yang dikuasai India, menciptakan apa yang dia istilahkan sebagai "krisis pengungsi yang akan mengerdilkan krisis-krisis lain".
Berpidato di Forum Pengungsi Global di Jenewa pada Selasa, Khan mengatakan negaranya tak akan mampu mengakomodir pengungsi lagi dan mendesak dunia segera mengambil langkah.
-
Kenapa ICW mengkritik KPK? Aksi yang dilakukan ICW ini untuk mengkritik KPK karena tak kunjung berhasil menangkap buronan kasus korupsi Harun Masiku sejak empat tahun lalu.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana cara ICW mengkritik KPK? Saat melancarkan aksinya, para aktivis ini tampil memakai topeng pimpinan KPK yang dimulai dari Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, hingga Johanis Tanak.
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Apa yang dilakukan ICW untuk mengkritik KPK? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Kapan Abram Khan lahir? Awalnya Shah Rukh Khan dan sang istri memutuskan cukup dengan dua anak karena sama-sama sibuk, siapa sangka pada Mei 2013 Abram Khan lahir ke dunia.
"Kami di Pakistan tak hanya khawatir akan ada krisis pengungsi. Kami khawatir ini akan memicu konflik, konflik antara dua negara bersenjata nuklir," jelasnya, dilansir dari Aljazeera, Rabu (18/12).
Pekan lalu, India mengesahkan UU yang merupakan amandemen UU tahun 1955, yang akan memberikan kewarganegaraan bagi warga non Muslim yaitu Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen yang berasal dari Bangladesh, Afghanistan dan Pakistan. Sementara warga Muslim tidak termasuk dalam UU tersebut.
Pakar hukum India mengatakan UU tersebut melanggar konstitusi sekuler India, sementara ribuan Muslim dan kelompok warga sipil menggelar aksi unjuk rasa di India, takut UU tersebut akan meminggirkan 200 juta warga Muslim India.
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dan Sekjen PBB Antonio Guterres hadir saat Imran Khan berpidato.
Kashmir yang Terisolasi
Empat bulan ini Kashmir yang dikuasai India terisolasi, Khan mengatakan PM India Narendra Modi ingin mengubah demografi wilayah tersebut.
"Hal terpenting dunia harus pahami adalah tujuan mengubah demografi Kashmir dari mayoritas Muslim ke minoritas Muslim," ujarnya.
"Kita tahu dari pengalaman masa lalu bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, Jika dunia bertindak saat ini dan menekan pemerintah India untuk menghentikan tindakan ilegal, kita bisa mencegah krisis," lanjutnya.
Hubungan India-Pakistan semakin memburuk menyusul langkah India pada 5 Agustus lalu yang membatalkan status khusus Jammu dan Kashmir, satu-satunya negara bagian yang berpenduduk mayoritas Muslim di India. Kemudian pada bulan Oktober, New Delhi membagi negara bagian itu menjadi dua wilayah yang dikelola pemerintah federal.
Beberapa kelompok Kashmir berjuang ingin merdeka dari India atau bergabung dengan Pakistan. Kashmir yang dikelola India, rumah bagi hampir 8 juta orang, terisolasi selama lebih dari empat bulan, dimana jaringan internet dan telepon seluler diputus sejak 5 Agustus.
(mdk/pan)