Israel Bom Rafah Lebih dari 60 Kali dalam 48 Jam, Abaikan Perintah Mahkamah Internasional Untuk Hentikan Serangan

Militer Israel melancarkan lebih dari 60 serangan udara di Rafah dalam 48 jam setelah Mahkamah Pidana Internasional memerintahkan penghentian operasi militer di wilayah selatan Jalur Gaza tersebut, seperti dilaporkan pengamat hak asasi manusia.

Selama invasi darat Israel di wilayah tersebut, puluhan peluru artileri dan tembakan terus-menerus juga diarahkan ke warga Palestina di Rafah, menurut organisasi HAM Euro-Med Monitor, seperti dilansir Al Jazeera.

"Tiga belas warga Palestina terbunuh dalam 48 jam setelah keputusan Mahkamah (Pidana Internasional), termasuk enam anggota keluarga Qishta, seorang ibu lanjut usia dan tiga anaknya—dua perempuan dan satu laki-laki—serta seorang putra dewasa dan dua anaknya," kata organisasi yang berbasis di Jenewa tersebut.

Mereka dilaporkan tewas pada Sabtu di Khirbet al-Adas, sebuah wilayah di utara Rafah yang tidak termasuk dalam perintah evakuasi Israel.

Menanggapi serangan di kamp tenda, Rafah, penulis dan aktivis Palestina Kaleem Hawa mengatakan bahwa "tidak ada lagi garis merah bagi Israel dan Amerika Serikat."

"Mereka mampu menyerang penduduk sipil tanpa pandang bulu, menciptakan kuburan massal, dan mengepung 2 juta orang," ujarnya kepada Al Jazeera dari Detroit, Amerika Serikat, di mana sedang berlangsung konferensi pro-Palestina.

"Semua garis merah telah dilanggar. Hanya perlawanan rakyat Palestina di lapangan dan perjuangan kami di sini, di pusat imperium, yang akan membantu mengakhiri genosida dan kampanye pemusnahan yang sedang berlangsung ini," tambahnya.

Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyatakan keprihatinannya setelah menerima informasi dari Rafah tentang serangan Israel terhadap tenda-tenda pengungsi Palestina.

Ada laporan mengenai korban jiwa, "termasuk anak-anak dan perempuan di antara mereka yang terbunuh," kata UNRWA dalam sebuah unggahan di X. "Gaza adalah neraka di bumi. Gambar-gambar dari semalam adalah bukti nyata dari hal itu."

UNRWA menambahkan, pihaknya telah kehilangan kontak dengan staf di lapangan dan mengkhawatirkan keselamatan mereka, serta warga sipil di daerah tersebut.