Kritik Pemerintah Negara Asalnya di Media Sosial, TKW Ini Dideportasi dari Malaysia
TKW ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia.
Seorang tenaga kerja wanita (TKW) asal Kamboja yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di Malaysia telah dideportasi kembali ke negaranya setelah mengunggah komentar di media sosial yang mengkritik para pemimpin pemerintah Kamboja. Menurut seorang pejabat penjara Kamboja dan kelompok aktivis oposisi, Nuon Toeun (36), yang telah tinggal di Malaysia selama beberapa tahun, ditangkap oleh otoritas Malaysia pekan lalu atas permintaan pemerintah Kamboja.
Juru bicara Departemen Penjara Kamboja, Nuth Sovana, mengungkapkan bahwa Nuon Toeun ditahan di Penjara Prey Sar di Phnom Penh saat kedatangannya di Kamboja pada Selasa (1/10). Dia dikenakan dakwaan hasutan untuk melakukan tindak kejahatan atau menimbulkan kekacauan sosial serta hasutan untuk melakukan diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau kebangsaan, dikutip dari CNN, Sabtu (5/10).
- Kenalan dengan Gekbreng, Cara Orang Sukabumi Zaman Dulu Sindir Ketidakadilan Pemerintah
- Gerakan Nurani Bangsa Dialog dengan Pimpinan Media, Dorong Pemilu Damai dan Jujur
- Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
- Respons Melki Dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, Benarkah Buntut Kritik Pemerintah?
Namun, Sovana tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut mengenai pelanggaran yang dituduhkan. Jika terbukti bersalah atas kedua dakwaan tersebut, dia dapat menghadapi hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda.
Pihak kepolisian Malaysia serta pejabat imigrasi belum dapat dihubungi untuk memberikan komentar mengenai kasus deportasinya. Meskipun Nuon Toeun bukanlah seorang pemimpin oposisi atau aktivis yang dikenal, pemerintah Kamboja telah menunjukkan kekhawatiran terhadap para kritikus di luar negeri yang berhasil menggalang dukungan di kalangan ekspatriat Kamboja.
Kritik Perdana Menteri
Layanan berita yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat, Radio Free Asia, yang kerap melaporkan isu-isu di Kamboja, melaporkan bahwa Nuon Toeun sering memanfaatkan media sosial untuk mengkritik para pemimpin Kamboja, termasuk Perdana Menteri Hun Manet dan ayahnya, Hun Sen, mantan perdana menteri yang kini menjabat sebagai presiden Senat, terkait penanganan mereka terhadap masalah sosial.
Di bawah pemerintahan Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa, terdapat tuduhan lama bahwa mereka membungkam kritik dan oposisi. Radio Free Asia menginformasikan bahwa Nuon Toeun adalah pendukung Partai Penyelamat Nasional Kamboja, yang dibubarkan menjelang pemilu 2018 sebagai bagian dari tindakan keras terhadap lawan politik. Partai Rakyat Kamboja berhasil meraih semua kursi di Majelis Nasional setelahnya.
"Beberapa hari sebelum ia ditangkap, Nuon Toeun mengunggah video di Facebook yang menyatakan kemarahannya mewakili suara rakyat Kamboja," tulis Radio Free Asia.
"Jika saya dianggap bersalah karena mengutuk orang yang tidak terhormat ini, saya dengan senang hati menerima kesalahan tersebut, karena dia telah memperlakukan rakyat saya dengan sangat buruk," ujarnya, merujuk pada Hun Sen.
Gerakan Khmer untuk Demokrasi, yang dibentuk oleh para pemimpin oposisi yang berada di pengasingan, mengecam deportasi Nuon Toeun dari Malaysia. Dalam pernyataannya, mereka menegaskan bahwa ia bekerja secara legal di Malaysia dan tidak melakukan pelanggaran apapun, kecuali menyampaikan pendapatnya.
Mereka menyebutkan bahwa deportasinya tanpa proses hukum yang tepat adalah "pelanggaran jelas terhadap hukum internasional dan serangan serius terhadap hak asasi manusia."
Freedom House, sebuah organisasi yang berbasis di AS dan mendukung demokrasi, menyatakan bahwa praktik penyerangan atau pemulangan para pembangkang yang diasingkan telah menjadi hal yang biasa, seiring dengan semakin banyaknya pemerintah di seluruh dunia yang menggunakannya untuk menekan perbedaan pendapat.