Peringati Hari Perempuan Internasional, Pemerintah dan PBB Soroti Peran Penting Perempuan dalam Solusi Konflik

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK), bekerja sama dengan UN Women hari ini meluncurkan laporan mengenai Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) yang dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2014-2023).

Deputi perlindungan hak perempuan KemenPPPA Rini Handayani dalam sambutannya menegaskan kembali peran penting perempuan dalam penyelesaian dan mengatasi konflik serta peran perempuan dalam pembangunan.

Dwi Faiz, Officer in Charge UN Woman Indonesia dalam sambutannya menyampaikan pentingnya investasi perempuan di masa sekarang.

Menteri KemenkoPMK Bintang Puspayoga mengatakan pihaknya mengapresiasi kehadiran perempuan sebagai penggerak perdamaian.

“Di Indonesia sendiri terdapat 1000 perempuan penggerak perdamaian. Saya sangat berharap kita dapat memperkuat komitmen dan tindakan kooperatif untuk memajukan agenda perempuan dan perdamaian,” kata Bintang di Jakarta, Rabu (14/3).

Ia berharap dengan kehadiran P3AKS dapat meningkatkan perdamaian dan kesetaraan gender di Indonesia.

Dalam Laporan RAN P3AKS 2014-2023, disebutkan perkembangan konflik sosial di Indonesia cukup tinggi dan salah satu provinsi dengan konflik sosial tertinggi di Indonesia adalah DKI Jakarta.

Dengan sumber konflik terbanyak adalah Poleksosbud diikuti Sara, Sumber daya Alam dan lain sebagainya.

Tantangan RAN P3AKS

Kurangnya sinergitas antara pemerintah pusat dengan daerah. Penyusunan RAD dan isu kesetaraan gender di daerah terutama daerah yang tidak rawan konflik masih dianggap tidak penting. Operasionalisasi mekanisme deteksi dini, pelaporan berbasis teknologi belum optimal dilaksanakan.

Harapan bersama melalui RAN P3AKS yaitu dapat terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak dalam perlindungan dan pemberdayaan pada situasi konflik sosial.

Zuraini Basyar selaku Analis Kebijakan Ahli Madya pada asisten deputi pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan, Kemenko PMK mengungkapkan, keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian dan keamanan masih sangat kecil menurut data UN Women.

"Dari 1.187 perjanjian perdamaian tahun sejak 1990-2017 hanya 2% mediator perempuan, 5% negosiator perempuan dan 5% saksi dan penandatangan perjanjian perdamaian perempuan," kata Zuraini.

"Jadi, resolusi PBB memang mendorong agar perempuan terlibat secara penuh dalam memelihara perdamaian,” kata dia.

Irine Hiraswari Gayatri dari Koordinator Klaster Ekonomi Politik dan isu-isu strategis Pusat Riset politik menyinggung soal salah satu program calon presiden dan wakil presiden no urut 2 yaitu makan gratis.

“Saya lihat untuk ke depan, prediksi untuk para calon (presiden dan wakil presiden) yang terpilih ini, saya mengkhawatirkan terjadi domestifikasi perempuan karena misalnya peran makan gratis, bansos," kata Irene.