10 Dinas DKI Ini Tetap Bekerja di Tengah Wabah Covid-19
"Ini mengacu pada Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta," kata Chaidir saat dihubungi, Selasa (24/3).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir menyebut sebanyak 10 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) tetap bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun sebagian PNS di lingkungan Pemprov DKI telah mulai bekerja dari rumah atau work from home guna mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19.
"Ini mengacu pada Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta," kata Chaidir saat dihubungi, Selasa (24/3).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Bagaimana besaran THR PNS Depok? Disebutkan, untuk besaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret.
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
Sepuluh SKPD tersebut yakni Dinas Kesehatan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.
Selanjutnya yakni Dinas Perhubungan,Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Satpol PP, Sekretariat Kota/Kabupaten, serta kecamatan dan kelurahan.
"Masuk layanan khusus, PNS kan motor penggerak pemerintah, harus ada yang tetap memberikan pelayanan secara bergiliran piket status kesehatan baik yang di tugaskan," ucapnya.
Selain itu, dia juga menyebut setiap kepala SKPD diharuskan membuat laporan dari kinerja pegawai yang WFH kepada BKD.
"Nanti di akhir Maret akan dievaluasi lebih lanjut oleh Bapak Gubernur sesuai dengan kebutuhan," jelas Chaidir.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)