Ahok klaim sensus ekonomi bantu program penyaluran kredit pemerintah
Banyak bisnis online yang luput dari pendataan pemerintah.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan jika data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait sensus ekonomi sangat dibutuhkan pemerintah. Ia menilai dengan begitu pemerintah baik pusat dan daerah bisa menghitung-hitung nilai bantuan yang akan diberikan, apalagi untuk para pengusaha kecil menengah.
"Ini (sensus ekonomi) betul-betul menguntungkan ya. Data sensus ini akan membuat kami (pemerintah) menyusun anggaran pengembangan untuk mendukung ekonomi, terutama ekonomi rumah tangga informal," ungkap Ahok usai didata oleh petugas sensus ekonomi di rumahnya, Pluit, Jakarta Utara, Minggu (1/5).
"Kita (Pemerintah) bisa gampang menyalurkan bantuan kredit atau mendukung pra sarana atau perizinan apapun untuk mendukung mereka (pengusaha UMKM)," tambahnya.
Meski demikian, Ahok menyayangkan fenomena yang kini tengah terjadi yakni maraknya pengusaha bisnis online yang luput dari pendataan pemerintah. Sehingga, Ahok sesumbar lantaran tak mengantongi data jumlah pengusaha bisnis online maka pemerintah tidak bisa menyalurkan bantuan.
"Kita sekarang condong seperti ini. Nggak pernah kebayang sekarang itu orang tiba-tiba di rumah bisnis online ada virtual office makanya saya juga katakan tata ruang kita musti di verifikasi. Verifikasi nih jadi sekarang orang gak jaman lagi nih punya kantor punya produk, punya pabrik seperti itu konsepnya. Nah sekarang kita indonesia pernah nggak punya data itu? nggak pernah," tuturnya.
Padahal, lanjut Ahok, jika working place atau tempat usaha ada di lokasi yang jelas, maka pemerintah akan senantiasa membantu terkait perizinan. "Kalau working place yang kita siapkan perizinan PTSP yang kita siapkan permodalan, dukungan SKPD-SKPD terhadap potensi-potensi usaha ini sesuai dengan nawacita presiden 6 dan 7, ya kan?" ujarnya.
Dengan mengantongi data, tambah Ahok, pemerintah bisa mengetahui siapa sajakah yang patut mendapatkan bantuan kredit atau lain-lain.
"Dengan mencocokkan data yang sensus dengan data yang saya punya, saya bisa tahu. Nah saya bisa tahu data ini untuk apa, untuk bantu orang termasuk mana yang benar mana yang salah. Jadi ini dia ada pihak lain yang mencocokkan, itu yang saya sangat dukung. Makanya saya juga mengimbau para warga di dki kalau ada petugas datang, tolong diterima. Ini bukan mau ngejar pajak," tandasnya.
Baca juga:
Ahok soal Pilkada DKI: Ngapain jualan SARA lagi
Buat rusun, Ahok perintahkan beli lahan di dekat Masjid Luar Batang
Lirik Rustam Effendi di Pilgub DKI, PAN sebut Ahok bukan favorit
Ahok sebut sensus ekonomi tak ada kaitannya dengan pajak
Ahok minta buruh tepati janji tak anarki peringati May Day
Disensus ekonomi, Ahok ngaku tak punya usaha
-
Bagaimana Ahok memulai karier politiknya? Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang para koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.