Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Pemprov DKI Kebut Proyek Pengendalian Banjir
"Tentu program-program yang sudah jalan dilakukan percepatan, optimalisasi sumur resapan, waduk, pengerukan kali sungai, gerebek lumpur dan lain-lain," kata Riza
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap dengan segala anomali cuaca. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya terus mempercepat optimalisasi sungai dan proyek lain penunjang pengendalian banjir.
"Tentu program-program yang sudah jalan dilakukan percepatan, optimalisasi sumur resapan, waduk, pengerukan kali sungai, gerebek lumpur dan lain-lain," kata Riza pada Kamis (26/8) malam.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan? Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Siapa yang menangani banjir di Jakarta? Dia menjelaskan, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. "Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," ujar dia.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
Pemprov DKI terus memantau segala prediksi potensi bencana alam yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Kepala BMKG, ADwikorita Karnawati menyatakan peringatan terkait adanya potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi menjelang akhir 2021. Sebab diprediksi, musim hujan akan datang lebih awal dari normalnya dari biasanya pada akhir 2021.
"Jadi BMKG memperingatkan sejumlah wilayah di Indonesia akan mengalami musim hujan dengan intensitas lebih tinggi dari biasanya. Puncaknya musim hujan 2021-2022, diprediksi akan terjadi Januari dan Februari," kata Dwi saat jumpa pers daring, Kamis (26/8).
Dwi merinci, wilayah masuk prediksi yang memiliki intensitas hujan lebih tinggi adalah sebagian Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau di sebagian selatannya. Kemudian Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur bagian barat hingga selatan, Sulawesi, Maluku Utara bagian barat, Pulau Seram bagian selatan dan Papua bagian selatan.
"Curah hujan di provinsi ini tidak seragam di tiap kabupaten dan kecamatan. Jadi kami sampaikan ini secara umum. Detilnya untuk di tiap bisa cek di aplikasi info BMKG, cek 6 hari ke depan dan tiap tiga jam per harinya bisa," jelas Dwi.
Dwi mengimbau, Pemda setempat dan masyarakat yang tingal wilayah tersebut dapat mewaspadai dan memitigasi lebih awal potensi bencana hidrometeorologi. Tujuannya, agar dapat mengurangi risiko bencana bila ancaman menjadi nyata.
Baca juga:
Pemprov DKI Siap Hadapi Gugatan Warga Atas Penanganan Banjir
Korban Banjir Jakarta Gugat Anies Baswedan ke PTUN
Antisipasi Banjir, DPRD DKI Cek Proses Pengerukan Lumpur di Waduk Grogol
Pakar ITB: Manajemen Risiko Bencana Pesisir Belum Optimal Dilakukan Jakarta & Jateng
Anies Soal Penghentian Pulau Reklamasi: We Are On The Right Track