APBD DKI Seharusnya Untuk Penanganan Covid-19, Bukan Tambah Pendapatan Anggota DPRD
Pengamat dari Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti mengatakan, kenaikan RKT ini jelas-jelas tidak memiliki argumen yang cukup kuat. Dari aspek manapun, dia menilai, kenaikan ini sangat tidak dapat dimaklumi.
Kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta dinilai tidak masuk akal. Pasalnya kenaikan anggaran tersebut dilakukan di masa pandemi Covid-19.
Pengamat dari Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti mengatakan, kenaikan RKT ini jelas-jelas tidak memiliki argumen yang cukup kuat. Dari aspek manapun, dia menilai, kenaikan ini sangat tidak dapat dimaklumi.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa syarat yang diterapkan Pemprov DKI untuk para pendatang? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
Dia mengungkapkan, ada beberapa alasan mengapa DPRD DKI Jakarta seharusnya tidak menaikan RKT tersebut. Pertama, sudah bisa diprediksi bahwa kinerja DPRD 2021 tidak sepadat 2020 atau tahun 2019 berhubung karena kita masih terhimpit masalah Covid-19. Kedua, Jakarta Sendiri lebih banyak berkutat pada aspek PSBB. Jadi ketentuan untuk melakukan dan melaksanakan aktivitas di luar ruangan juga dicegah
"Ketiga, anggaran APBD juga berkurang. Seperti kita ketahui, APBD DKI hanya mengumpulkan anggaran sekitar setengah dari APBD normal DKI Jakarta. Sehingga dengan begitu kenaikan ini sangat tidak realistis," katanya saat dihubungi, Selasa (1/12).
Keempat, Ray menambahkan, Jakarta juga termasuk salah satu daerah yang paling banyak berutang ke pemerintah pusat. Sangat tidak patut anggaran utang dipakai untuk kepentingan dan kegiatan yang tidak semestinya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneken surat perjanjian kerjasama pinjaman pemulihan nasional dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero. Pada perjanjian pinjaman ini, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pinjaman sebesar Rp12,5 triliun.
"Kelima, hingga tahun 2021, musibah Covid-19 nampaknya belum akan berujung. Dengan begitu dan sudah semestinya persentasi anggaran APBD DKI Jakarta harus sebesar-besarnya untuk kepentingan penanggulangan Covid-19," terangnya.
Melihat kondisi tersebut, dia berharap, Anies memiliki komitmen kuat agar dana daerah sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan publik.
"Di era Anies belum terjadi pembangunan yang signifikan. Infrastruktur yang sekarang berkembang lebih banyak merupakan warisan dari Gubernur-gubernur sebelumnya. Saya kira apa yang jadi ketegasan Ahok pada periode sebelumnya terhadap rencana anggaran yang tidak masuk akal untuk dicoret. Kita ingat jadi satu kata yang sangat populer dari Ahok, pemahaman nenek lho! Saya berharap Anis bisa setegas Ahok dalam hal ini," tutup Ray.
Berdasarkan dokumen yang beredar, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.
Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengungkapkan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp 888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021. PSI menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD tersebut.
Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.
"Total nilai anggaran adalah Rp 888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota Dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tidak elok rasanya apabila besaran kenaikan anggaran sedemikian besar," kata anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11).
(mdk/fik)