APBD Perubahan 2018 DKI Jakarta disahkan sebesar Rp 83,2 Triliun
Belanja Daerah dari awalnya di APBD Penetapan sebesar Rp 71,1 triliun naik menjadi Rp 75 triliun dalam APBD Perubahan.
DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 sebesar Rp 83,2 triliun yang mengalami kenaikan sekitar Rp 6,1 triliun dari APBD murni 2018.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Rifkoh Abriani merinci, Belanja Daerah dari awalnya di APBD Penetapan sebesar Rp 71,1 triliun naik menjadi Rp 75 triliun dalam APBD Perubahan.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa syarat yang diterapkan Pemprov DKI untuk para pendatang? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
Kemudian, Pendapatan Daerah pada APBD penetapan mulanya sebesar Rp 66 triliun menjadi Rp 65,8 triliun dalam APBD Perubahan.
"Untuk Belanja Daerah naik sebesar Rp 13,9 triliun, dari awalnya APBD Penetapan sebesar Rp 71,1 triliun menjadi Rp 75 triliun dalam APBD Perubahan," kata Rifkoh di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/9/2018).
Untuk pembiayaan daerah juga mengalami kenaikan sebesar Rp 4,1 milliar dari Rp 5,1 milliar menjadi Rp 9,2 milliar dalam APBD Perubahan. Perubahan nilai tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan yang mengalami kenaikan sebesar Rp 6,4 triliun mulai dari Rp 11 triliun menjadi Rp 17,4 triliun.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Tahun 2017 pada APBD Penetapan senilai Rp 6,8 triliun menjadi Rp 13,1 triliun. Kemudian nilai penerimaan pengembalian penyertaan modal daerah (PMD) tidak berubah yakni sebesar Rp 650 milliar.
Tak hanya itu, pinjaman MRT dalam bentuk pinjaman daerah sebesar Rp 3,6 milliar. Selanjutnya, perubahan nilai pembiayaan daerah juga diperoleh dari pengeluaran pembiayaan yang naik sebesar Rp 2,2 triliun dari Rp 5,9 triliun menjadi Rp 8,1 triliun.
Kenaikan pengeluaran pembiayaan diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang mengalami kenaikan sebesar Rp 1,5 triliun. Lalu pemberian pinjaman daerah, yang di dalam APBD Penetapan nol rupiah menjadi Rp717,9 miliar dalam APBD Perubahan.
"Ini merupakan dana talangan untuk membangun rumah DP nol rupiah," ucapnya.
Selanjutnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Parsetio Edi Marsudi menanyakan kepada anggota dewan mengenai persetujuan Raperda tersebut.
"Apakah raperda Perubahan APBD 2018 disetujui," kata Prasetio.
Dan anggota dewan langsung menyatakan setuju dan dilanjutkan dengan pengetukan palu oleh Ketua DPRD.
Reporter: Ika Defianti
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Politisi NasDem sebut jika Anies cerdas, pulau reklamasi bisa dibangun rumah DP Rp 0
Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta minta Anies bongkar 4 pulau reklamasi sudah jadi
WALHI: Harusnya Pemprov DKI juga berani cabut izin 4 pulau reklamasi
Jalan panjang Anies menepati janji cabut izin reklamasi
Anies sebut 4 pulau reklamasi sudah jadi tak dibongkar karena bisa rusak lingkungan