Banyak preman kuasai parkir liar di DKI, Rp 200 miliar menguap
Angka sebanyak itu seharusnya masuk menjadi kas daerah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kehilangan sekitar Rp 200 miliar per tahun karena banyaknya parkir liar. Padahal, angka sebanyak itu seharusnya masuk sebagai kas daerah.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Parkir Sunardi Sinaga membenarkan hal tersebut. Sebab banyak sekali parkir liar yang tidak dikelola Pemprov DKI Jakarta.
"Terlalu banyak orang yang hidup di bisnis ini (parkir). Ada preman yang ikut mengutip," jelasnya saat dihubungi, Selasa (5/8).
Dia menambahkan, pendapatan Pemprov DKI Jakarta dari adanya parkir on street berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Sebab pendapatan dari parkir ini hanya sekitar Rp 26 miliar per tahun. Itupun sudah termasuk dengan pendapatan parkir di IRTI Monas.
Sunardi menyebut, hanya sekitar Rp 300 miliar pajak parkir yang disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah per tahunnya. Pajak tersebut diambil dari perparkiran yang dikelola oleh pemilik gedung dan perkantoran dan mendapat izin resmi dari pemerintah.
Dia berencana memperbaiki sistem perparkiran di Jakarta. Sistem perparkiran ke depan bakal menggunakan perangkat elektronik, parkir meter.