Begini alasan Polda Metro belum laporkan dana hibah 2016 ke Pemprov
Begini alasan Polda Metro belum laporkan dana hibah 2016 ke Pemprov. Dana hibah tersebut bukan hanya diberikan kepada Polda Metro Jaya saja, melainkan kepada seluruh instansi yang berada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Suntana menuturkan bahwa dirinya belum mengetahui informasi terkait laporan pertanggungjawaban terkait dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dirinya berjanji akan segera memeriksa jajarannya terkait dana tersebut.
"Saya cek lagi ya. Informasi ini akan kami tindakanjuti supaya yang dibawah bisa segera menindaklanjuti laporan pertangjawabannya," tutur Suntana kepada awak media di Gedung Biro Operasional Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (29/11).
Dilanjutkannya, dana hibah tersebut bukan hanya diberikan kepada Polda Metro Jaya saja, melainkan kepada seluruh instansi yang berada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
"Saya belum mendapat resmi dari laporan itu. Cuma dari pertemuan terakhir memang ada dana hibah tidak hanya untuk polisi polda, tetapi untuk instansi lain. Dan ini, yang menunggu pengesahan dari DPRD. Ada informasi dari teman-teman akan kita telusuri," paparnya.
Menurutnya, pihaknya masih memiliki waktu untuk menyusun laporan tersebut dan segera menyerahkan hasil laporan pertanggungjawaban tersebut kepada Pemprov DKI Jakarta.
"Ini kan belum akhir Desember, kita masih ada waktu. Informasi ini saya tindak lanjuti kebawah agar pertanggungjawaban 2016 segera disusulkan," lanjutnya.
Selain itu, dirinya menegaskan bahwa dana hibah tersebut bukan untuk kepentingan pribadi semata. Namun, dana tersebut digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat.
"Pada prinsipnya tidak ada dana hibah untuk kepentingan pribadi. Semua digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat agar rasa aman dan tentram," tandas Suntana.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memasukkan hibah untuk Polda Metro Jaya (PMJ) dan Kodam Jaya pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menjelaskan dana itu di tahun 2016 belum terpakai semua.
Dia memastikan tidak ada rencana Pemprov DKI menghapuskan dana hibah ini. Pihak Pemprov hanya menunda sebelum ada laporan masuk dari Kapolda dan Pangdam.
"Anggaran TNI dan Polisi itu tiap tahun ada, kemudian untuk tahun ini saja kemungkinan belum habis. Mereka masih sibuk dengan berbagai dana hibah yang kemarin disalurkan tahun 2016," kata Sumarsono, di Balai Kota, Senin (28/11).
Baca juga:
Ahok protes hibah, Sumarsono bilang 'Jakarta tak lepas dari Betawi'
Sumarsono bantah tudingan Ahok ada perubahan anggaran di DKI Jakarta
Bongkar plafon anggaran, Sumarsono di-'warning' Ahok
Plafon anggaran dibongkar, Ahok ingatkan Sumarsono bukan gubernur
Djarot percayakan perombakan SKPD pada Sumarsono
Plt DKI sebut pasukan oranye ikut kampanye diskorsing buat efek jera
-
Siapa Serka Sudiyono? Serka Sudiyono adalah anggota TNI yang bekerja sebagai Babinsa di Desa Kemadu, Kecamatan Sulang, Rembang.
-
Siapa anggota Warkop DKI selain Dono? Setelah itu, Dono bergabung dengan almarhum Kasino dan Indro Warkop untuk membentuk trio Warkop DKI yang kemudian sukses di industri perfilman Indonesia.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kenapa dr. Soebandi gugur? Mengutip situs Begandring, dokter tentara sekaligus wakil komandan Divisi Damarwulan ini gugur ditembak tentara Belanda dalam sebuah penyergapan di Desa Karang Kedawung, Jember pada 8 Februari 1949.
-
Kapan dokter Soebandi gugur? Mengutip situs Begandring, dokter tentara sekaligus wakil komandan Divisi Damarwulan ini gugur ditembak tentara Belanda dalam sebuah penyergapan di Desa Karang Kedawung, Jember pada 8 Februari 1949.
-
Kapan Idrus Hakimy diangkat menjadi anggota DPRD Sumbar? Pada 7 November 1966, Dt. Rajo Panghulu diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) Sumatera Barat dari fraksi Golkar.