BPKD sebut PSO PD Dharma Jaya lama karena pakai pergub 2016 dan harus direvisi
Dana Rp 41 miliar itu telah dianggarkan sebagai bagian dari dana subsidi pangan Pemprov DKI sebesar Rp 885 miliar. "Kalau dia masukin dokumen November pun lalu enggak lengkap, enggak akan saya proses. lengkap dulu, semua administrasi terpenuhi, baru kita keluarin (dana PS0)," kata Kepala BPKD, Michael Rolandi.
Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Alasannya, dia merasa dana kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) untuk BUMD yang dia pimpink tidak kunjung dicairkan.
Akibatnya, dia harus harus berutang Rp 80 miliar kepada para pengusaha pemasok daging ayam. Dia menilai kondisi tersebut terjadi karena sistem pemerintahan untuk proses verifikasi memakan waktu cukup lama.
-
Kapan Anies mengumukan kembali maju di Pilkada Jakarta? Sejauh ini, Anies baru mengantongi dukungan resmi dari PKB, partai yang mengusungnya di Pilpres bersama Muhaimin Iskandar. Setelah resmi mendapat dukungan, Anies akhirnya mengumukan Kembali maju Pilkada Jakarta. "Saya sampaikan bismillah kami bersiap untuk meneruskan ke periode kedua," kata Anies kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/6).
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Mengapa PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta? Meski pernah menjadi kompetitor di Pilpres, PDIP belakang mulai rajin memuji Anies sebagai sosok yang layak diusung sebagai Cagub Jakarta. Bahkan, PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta. "Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya," Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan. Menurut Utut, sosok Anies memiliki modal yakni popularitas dan elektabilitas untuk bisa memenangi perebutan kursi Gubernur.
-
Apa yang diyakini Anies tentang Jawa Tengah? “Saya rasa nuansa perubahan itu semakin terasa. Menginkan perubahan. Dan itu kemudian menonjol,” kata Anies usai acara Istighosah Kubro Masyayich & Alumni Pondok Pesantren di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (24/12). Sehingga, Anies pun menilai anggapan Jawa Tengah yang selama ini identik dengan julukan 'Kandang Banteng' bisa saja berubah. Menurutnya Jateng bukan hanya milik satu partai saja.
-
Bagaimana cara PKB memutuskan apakah akan mendukung Anies di Pilgub Jakarta? Ya kita lihat nanti, pendaftaran tgl berapa ya? 27 agustus, kita lihat perkembangannya kayak apa," ujarnya.
-
Siapakah Asha Ramadia Ananda Tanjung? Asha Ramadia Ananda Tanjung adalah seorang anggota TNI Angkatan Udara dengan pangkat Sersan Dua (Serda).
Menanggapi keluhan itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Jakarta Michael Rolandi, menjelaskan pencairan dana PSO memang tak bisa dilakukan secepat kilat dan dibutuhkan proses.
"Ya belum cair kan memang prosesnya baru masuk di BPKD hari kemarin," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/3).
Michael mengatakan, lambannya pencairan dana PSO ini juga dikarenakan administrasi yang belum lengkap serta masih mengacu pada dasar hukum yang lama. Di mana pada tahun-tahun lalu perjanjian kerjasama ini berlandas pada Pergub Nomor 208 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan.
Sedangkan untuk saat ini sudah berpedoman pada Pergub baru nomor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu yang baru terbit pada 6 Februari lalu.
"Pergub baru sudah terbit, tapi ditulisnya masih yang lama. Kami balikin deh tanggal 8 Maret untuk diperbaiki. Baru masuk lagi tanggal 13 Maret ke BPKD. Saya proses kemarin, hari ini mungkin baru bisa cair kalau lengkap semua," kata Michael.
Dia juga menjelaskan dana PSO itu bisa saja cair dengan cepat, asal semua administrasi sudah lengkap.
Adapun jumlah dana PSO yang harus dicarikan senilai Rp 54 miliar. Dana itu untuk tagihan bulan November dan Desember sebesar Rp 13 miliar, ditambah dana PSO sebesar Rp 41 miliar.
Dana Rp 41 miliar itu telah dianggarkan sebagai bagian dari dana subsidi pangan Pemprov DKI sebesar Rp 885 miliar.
"Paling lambat besok. Kalau di BPKD mah gak lama. kalau dokumennya lengkap. Sekarang masuknya dokumen gini, dokumen bisa diproses bukan dia masukin dokumen. Kalau dia masukin dokumen November pun lalu enggak lengkap, enggak akan saya proses. lengkap dulu, semua administrasi terpenuhi, baru kita keluarin (dana PS0)," tegasnya.
Baca juga:
Kadis KPKP bantah bos Dharma Jaya sebut proses verifikasi pencairan PSO lama
Sandi soal rencana hidupkan becak di DKI: Masih dibahas
Dana pelayanan publik tak kunjung cair, Dirut PD Dharma Jaya resign
Sandiaga terima 20 motor pengangkut sampah dari KAHMI Jaya
Sandiaga harap ada Perda soal penggunaan air tanah
Evaluasi penutupan Jalan Jatibaru, NasDem tunggu sikap Ketua DPRD DKI
PSO tak kunjung cair, PD Dharma Jaya utang Rp 80 miliar ke peternak ayam