Djarot mengaku sudah sampaikan keluhan Satpol PP & Dishub DKI ke Menteri PAN/RB
Djarot mengakui, ada kendala dalam proses rekrutmen PNS. Persoalan ini sudah dibicarakan dengan Menteri PAN/RB Asman Abnur.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat angkat suara terkait aksi unjuk rasa anggota Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta di depan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Mereka turun ke jalan dengan tuntutan agar status PTT diangkat menjadi PNS.
Djarot mengakui, ada kendala dalam proses rekrutmen PNS. Persoalan ini sudah dibicarakan dengan Menteri PAN/RB Asman Abnur.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
"Saya sampaikan persoalan, terkendala dengan undang-undang katanya. Saya sampaikan bahwa mereka lama banget lho dan rata-rata usianya di atas kan paling enggak usianya maksimal 35 tahun kalau nggak salah untuk CPNS. Ada beberapa yang 35 tahun ini sudah sampaikan ke (menteri)," jelas Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/9).
Mantan Wali Kota Blitar ini menegaskan Pemprov DKI tidak merekrut CPNS baru. Pemprov hanya menyanggupi rekrutmen untuk Pekerja Harian Lepas (PHL).
"Kita kan ngga pernah ada rekrutmen untuk PNS, PHL iya beberapa kali untuk PPSU ini kita lakukan," ungkapnya.
Sebelumnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melakukan aksi di depan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Aksi tersebut diikuti oleh ratusan petugas dengan menggunakan pakaian dinas kerja masing-masing.
Ketua Presidium Pegawai Tidak Tetap (PTT) Banpol PP, Didi Ahmad mengatakan, aksi yang mereka lakukan tersebut berdasarkan permasalahan status PTT Banpol PP dan PTT Dishub DKI Jakarta, tentang usulan pengangkatan menjadi CPNS.
"Permasalahan status PTT Banpol PP dan PTT Dishub DKI Jakarta kurang lebih 1800 berdasarkan surat usulan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 595/082.71 kepada Kemenpan RB tentang usulan pengangkatan menjadi CPNS melalui formasi khusus," kata Didi di depan gedung Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Senin (25/9).
"Maka dengan ini kami menyampaikan pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa yang melibatkan anggota perwakilan Banpol PP Se-lndonesia," tambah Didi.
Baca juga:
Ratusan anggota Satpol PP dan Dishub geruduk Kemenpan RB tuntut diangkat jadi PNS
1.000 PTT Satpol PP dan Dishub DKI tuntut diangkat jadi PNS
Ditolak jadi PNS, ribuan Satpol PP dan Dishub DKI gruduk kantor Kemenpan RB
Belum ada PP, Sekda DKI tak berani angkat Satpol PP jadi PNS
Kemenpan RB bakal petakan ulang atas status Satpol PP dan Dishub DKI