DPRD DKI akan Panggil Disparbud Soal Penganugerahan ke Diskotek Colosseum
Dia menuturkan, Pemprov seharusnya berhati-hati dan transparan dalam memberikan satu penghargaan, terlebih soal diskotek. Jika penghargaan tersebut menuai reaksi kontra, menurut Pandapotan, ada satu langkah Pemprov yang dianggap tidak cermat.
Anggota DPRD Komisi B Pandapotan Sinaga akan mempertanyakan pertimbangan Dinas Pariwisata dan Budaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat memberikan penghargaan terhadap klub malam Colosseum.
Hal ini sebagai buntut kontroversial di masyarakat sekaligus rekomendasi Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa Colosseum tidak patut diberi penghargaan karena terindikasi adanya peredaran narkoba.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Di mana PDRI didirikan? Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
"Kami akan pertanyakan saat rapat kerja," kata anggota DPRD dari Fraksi PDIP itu, Jakarta, Senin (16/12).
Dia menuturkan, Pemprov seharusnya berhati-hati dan transparan dalam memberikan satu penghargaan, terlebih soal diskotek. Jika penghargaan tersebut menuai reaksi kontra, menurut Pandapotan, ada satu langkah Pemprov yang dianggap tidak cermat.
Namun, ia tak mau terburu-buru menuding adanya kelalaian mutlak dari Pemprov terkait penganugerahan terhadap Colosseum.
"Ini kurang teliti saat memberikan penghargaannya, atau sudah disiapkan pemberian penghargaannya tiba-tiba BNN baru beri rekomendasi. Kita tidak tahu," tukasnya.
Ketimbang memberikan penghargaan kepada tempat yang masih dianggap tempat peredaran narkoba, ia mengingatkan, Pemprov lebih konsentrasi terhadap pariwisata dan kebudayaan seperti Betawi.
"Peredaran narkoba tidak layak lah diberikan meski diskotek itu taat pajak. Saya lebih suka penghargaan diberikan kepada kegiatan yang mempromosikan kebudayaan kita. Betawi," tandasnya.
Diketahui, Colosseum Jakarta mendapat penghargaan Adikarya Wisata 2019 dari Pemprov DKI Jakarta. Penganugerahan itu diberikan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta kepada 31 pengusaha bidang jasa dan pariwisata.
Penyelenggaraan acara pun dilakukan pada 6 Desember 2019 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disparbud DKI, Alberto Ali menyatakan Colosseum Jakarta merupakan pemenang dalam kategori hiburan dan tempat rekreasi kategori kelab malam dan diskotek.
Ada tiga faktor yang diatur dalam penilaian anugerah tersebut yakni dedikasinya, kinerja perusahaan, lalu kontribusi terhadap pariwisata Jakarta.
(mdk/fik)