DPRD DKI Minta Tak Cuma Anak Buah, Atasan PNS Pamer Harta juga Harus Disanksi
Tiga orang PNS DKI Jakarta ketahuan flexing atau memamerkan kekayaannya di media sosial.
Tiga orang PNS DKI Jakarta ketahuan flexing atau memamerkan kekayaannya di media sosial.
Mereka adalah mantan Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dishub DKI, Massdes Arouffy. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara (PRKP), Selvy Mandagi dan Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ngabila Salama.
-
Apa yang Heru Budi Hartono sebutkan sebagai penyebab utama kemacetan di Jakarta pada pagi hari? Menurut Heru, kondisi ini perlu dievaluasi bersama. Hal itu disampaikan Heru saat membuka focus group discussion (FGD) terkait penanganan kemacetan di Ibu Kota di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/7). "Hari ini kita kumpul karena tuntutan dari masyarakat untuk diskusikan bagaimana salah satunya mengatasi kemacetan. Banyak masukan-masukan bagaimana kalau jam kerja dibagi. Terutama pada saat saya diskusi dengan Pak Kapolda, Pak dirlantas. Kalau jam 6 itu seperti air bah. Dari bekasi, Tangerang, Depok, jam yang sama menuju Jakarta."
-
Apa yang dijamin Heru Budi terkait TK Gudang Peluru? "Enggak ada. Dari awal enggak ada niatan itu (gusur)," kata Heru Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, memastikan tidak bakal menggusur Taman Kanak-kanak (TK) Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan karena aktivitas revitalisasi taman di kawasan tersebut.
-
Bagaimana Heru Budi Hartono ingin menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta? Menurut Heru, kondisi ini perlu dievaluasi bersama. Hal itu disampaikan Heru saat membuka focus group discussion (FGD) terkait penanganan kemacetan di Ibu Kota di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/7). "Hari ini kita kumpul karena tuntutan dari masyarakat untuk diskusikan bagaimana salah satunya mengatasi kemacetan. Banyak masukan-masukan bagaimana kalau jam kerja dibagi. Terutama pada saat saya diskusi dengan Pak Kapolda, Pak dirlantas. Kalau jam 6 itu seperti air bah. Dari bekasi, Tangerang, Depok, jam yang sama menuju Jakarta."
-
Apa yang viral tentang Herjunot Ali? Video Herjunot saat menjadi DJ sempat viral karena menolak secara halus tawaran minuman beralkohol.
-
Mengapa Heru Budi Hartono berpendapat bahwa pembagian jam kerja bisa mengurangi kemacetan di Jakarta? Menurut Heru, kondisi ini perlu dievaluasi bersama. Hal itu disampaikan Heru saat membuka focus group discussion (FGD) terkait penanganan kemacetan di Ibu Kota di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/7). "Hari ini kita kumpul karena tuntutan dari masyarakat untuk diskusikan bagaimana salah satunya mengatasi kemacetan. Banyak masukan-masukan bagaimana kalau jam kerja dibagi. Terutama pada saat saya diskusi dengan Pak Kapolda, Pak dirlantas. Kalau jam 6 itu seperti air bah. Dari bekasi, Tangerang, Depok, jam yang sama menuju Jakarta."
-
Mengapa konten video Jakarta di masa depan menjadi viral? Karena kreativitasnya, postingan @fahmizan kemudian menjadi viral dan di repost oleh banyak akun di berbagai sosial media.
Ketiganya sudah dipanggil Inspektorat DKI Jakarta. Beberapa dari mereka dicopot dan terdampak mutasi.
Sebagai abdi negara, tak elok bila kerap pamer kekayaan di media sosial. Apalagi mereka digaji dengan uang rakyat.
Itu sebabnya, pejabat yang ketahuan pamer kemewahan sudah sepatutnya disanksi tegas. Sanksinya bukan hanya di level PNS terkait tetapi juga atasannya.
"Pimpinan punya tanggung pada anak buahnya sehingga harus tanggung jawab renten. Kalau ada tanggung jawab renteng, disiplin akan terbangun," kata Gembong di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/6).
Atasannya juga Harus Mendapat Hukuman
Maka dari itu, Gembong menyarankan agar pimpinan ASN juga turut disanksi jika yang bersangkutan diberi sanksi.
"Kalau dia melakukan pelanggaran, jangan hanya dia yang diberikan sanksi. Pimpinan juga ada diberikan sanksi. Supaya sebagai pimpinan punya konsekuensi," tambah Gembong.
Sebelumnya, terdapat tiga pejabat DKI atau keluarganya yang kedapatan flexing di media sosial. Pejabat pertama adalah mantan Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Massdes Arouffy.
Kedua, adalah anak Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara (PRKP) Selvy Mandagi.
Terkini, Massdes dirotasi ke Unit Pengelola Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), Cakung, Jakarta Timur. Sedangkan, Selvy dinonaktifkan sementara dari jabatannya.
Kemudian, pejabat terakhir adalah Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ngabila Salama. Ngabila sendiri sudah dipanggil Inspektorat DKI Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Inspektur DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengungkapkan bahwa Ngabila belum melaporkan seluruh harta dan asetnya di laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Meski demikian, Syaefuloh hanya mengimbau kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI untuk menerapkan pola hidup sederhana, seperti yang sudah tertulis dalam Instruksi Sekretaris Daerah (Insekda).
"Yang pasti kita harus ingatkan bahwa semua pegawai harus menaati surat edaran Sekda yang sudah terbit beberapa waktu yang lalu untuk meberapkan pola hidup sederhana," ujar Syaefuloh.
(mdk/lia)