DPRD DKI Prioritaskan Pembahasan Anggaran Ketimbang Pemilihan Wagub
Politikus Gerindra itu beralasan pembahasan anggaran menyangkut uang rakyat, sehingga diprioritaskan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik menyebut saat ini anggota legislatif lebih memprioritaskan pembahasan anggaran daripada pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta.
Anggaran yang dimaksud yakni Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
"Iyalah anggaran lebih penting, Pak Anies kerja sendiri senyum-senyum aja," kata Taufik saat dihubungi, Kamis (24/10).
Politikus Gerindra itu beralasan pembahasan anggaran menyangkut uang rakyat, sehingga diprioritaskan.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mulai mengebut pembahasan RAPBD 2020. Targetnya agar bisa disahkan pada akhir November mendatang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pembahasan RAPBD 2020 mulai Rabu (23/10).
Taufik mengatakan, secara aturan APBD harus diketok sebelum 30 November. Namun menurutnya pengesahan APBD 2020 masih memungkinkan dilakukan pada pekan pertama Desember. Namun demikian pihaknya tetap berupaya agar pengesahan bisa dilakukan sesuai target.
"Sampai minggu pertama Desember masih mungkin. Ya kita mau press (tekan) di 30 November," ujarnya.
Saat rapat, Pemprov merevisi KUA-PPAS 2020 yang diusulkan adalah sebesar Rp89,441 triliun. Padahal dalam rancangan KUA-PPAS sebelumnya diusulkan sebesar Rp95,99 triliun. Artinya ada perubahan kurang lebih Rp6 triliun.
"Perhitungan kami eksekutif sampai kemarin sore Rp89,44 triliun," ucap Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Alasan Pemprov DKI Turunkan APBD 2020 Rp 6 Triliun Jadi Rp 89,4 Triliun
Pemprov DKI Gelontorkan Rp1,7 Miliar untuk Jakarta Dance Carnaval 2019
DPRD DKI Jakarta Kebut Bahas RAPBD 2020
Anies Berdalih Target Pajak Belum Tercapai karena Faktor Ekonomi
Lihat Kondisi Ekonomi, Anies Kaji Penerimaan Pajak dan KUA PPAS 2020
Pemprov DKI Siapkan Subsidi Pangan Rp1 Triliun